DPR Pastikan Pembahasan R-Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Ada Jalan Tengah

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 14 Agustus 2020 23:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 14 337 2262541 dpr-pastikan-pembahasan-r-perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-ada-jalan-tengah-cYRJ22RABm.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Tentang Pelibatan TNI Mengatasi Aksi Terorisme, hingga saat ini belum dilakukan pembahasan oleh pimpinan DPR RI.

Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani dalam diskusi virtual yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jumat (14/8/2020).

"Belum dibahas oleh pimpinan DPR hingga berakhirnya masa Persidangan IV 2019 sampai 2020 pada Juli lalu," kata Arsul Sani.

Arsul pun membeberkan tahapan-tahapan jika pemerintah menyampaikan surat ke DPR. Surat tersebut akan dibahas oleh lima Pimpinan DPR, lalu setelah disepakati dan menentukan tanggal untuk membawa surat tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

 Baca juga: Mahfud MD Sebut Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Amanat UU

Lalu, sambung Arsul, Rapat Bamus akan menghadirkan lima Pimpinan DPR, pimpinan-pimpinan fraksi, dan komisi yang terkait dengan urusan dalam surat tersebut dalam hal ini Komisi I dan Komisi III DPR RI.

Ia pun mengaku hingga saat ini tidak mengetahui apakah lima Pimpinan DPR tersebut, sudah bersepakat untuk membawa surat tersebut ke dalam Rapat Bamus di masa sidang sekarang.

"Saya tidak tahu persis karena saya bukan pimpinan DPR tapi Pimpinan MPR, apakah pimpinan DPR yang berlima tersebut sudah sepakat kemudian untuk misalnya dibawa ke dalam Rapat Bamus itu pada masa sidang sekarang yang hari ini baru saja dibuka," tuturnya.

 Baca juga: Pemerintah Kebut Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme 

Namun, Arsul juga berharap polemik R-Perpres Tentang Pelibatan TNI Mengatasi Aksi Terorisme akan ada jalan tengahnya jika melibatkan masyarakat sipil.

"Sekali lagi saya berharap tentu, karena saya bukan bagian dari elemen masyarakat sipil, setidaknya pada posisi sebagai anggota parlemen. Tentu antara concern yang disampaikan masyarakat sipil, dengan kami itu nanti ada jalan tengahnya lah ya," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini