Mahfud MD : Hentikan Polemik Tentang Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020

Riezky Maulana, iNews · Rabu 12 Agustus 2020 09:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 12 337 2260814 mahfud-md-hentikan-polemik-tentang-pedoman-kejaksaan-agung-nomor-7-tahun-2020-vxN9snFpd9.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tidak berpolemik lebih jauh ihwal Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pedoman tersebut mengatur tentang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan jaksa yang diduga terlibat tindak pidana dapat dilakukan hanya atas seizin Jaksa Agung.

Mahfud menuturkan, hal itu tidak perlu dipersoalkan lagu lantaran pedoman tersebut telah dicabut. Pencabutan pedoman tersebut dilakukan per hari Selasa, 11 Agustus 2020.

"Mari hentikan polemik tentang Pedoman Kejaksaan Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Keharusan Izin dari Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa yang diduga terlibat tindak pidana. Pedoman yang dirilis tanggal 6 Agustus 2020 tersebut telah dicabut dengan Keputusan Jaksa Agung No. 163 Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020," ujar Mahfud melalui akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (12/8/2020).

Dia pun mengapresiasi Jaksa Agung atas keputusan tersebut. Menurutnya, pedoman yang diterbitkannya per tanggal 6 Agustus 2020 itu memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para jaksa.

"Itu juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya," ungkapnya.

Baca Juga : Banyak Kritikan, Jaksa Agung Cabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 

Baca Juga : 250 Kios dan 974 Jiwa Terdampak Kebakaran di Tambora

Dia berharap, masyarakat dapat mendukung tugas-tugas daripada Kejagung san Polri yang melakukan tugas-tugas penegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menurutnya, hal itu sesuai tatanan hukum yang berlaku.

"Selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku diharapkan masyarakat mendukung Kejaksaan Agung dan Polri untjk melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian upaya penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, bisa dilakukan secara lebih akuntabel," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini