Banyak Kritikan, Jaksa Agung Cabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020

Erfan Maaruf, iNews · Rabu 12 Agustus 2020 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 12 337 2260785 banyak-kritikan-jaksa-agung-cabut-pedoman-nomor-7-tahun-2020-HJz7GPPWna.jpg Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut surat pedoman nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin atas penindakan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana. Pencabutan dilakukan karena pedoman tersebut menimbulkan disharmoni.

"Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat. Dengan ini Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 dicabut," kata Kapuspenkum Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu (12/8/2020).

Pencabutan tersebut dilakukan dengan dasar Keputusan Jaksa Agung RI nomor 163 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang pencabutan pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan

Pembuatan pedoman tersebut dilakukan sesuai ketentuan pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi.

Pasal 8 ayat 5 UU Nomor 16 tersebut berbunyi, dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Namun, dalam pelaksanaan UU nomor 16 tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga perlu ditindak lanjuti dengan pedoman pelaksanaannya melalui kajian yang cukup lama. Hingga saat ini masih diperlukan perbaikan lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait.

Baca Juga : Kebutuhan Ekonomi Meningkat, Seorang Buruh Harian Nyambi Jualan Sabu

Baca Juga : Peristiwa 12 Agustus: Penemuan Fosil Tyrannosaurus Rex

Hari menyebut, hal lain yang membuat kegaduhan pada pedoman nomor 7 Tahun 2020 tersebut diduga karena belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung. Namun, ada oknun yang tak bertanggungjawab mengedarkan melalui media sosial WhatsAp.

"Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang menyebarkannya," beber Hari.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini