Mahfud MD Sebut Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Amanat UU

Fahreza Rizky, Okezone · Minggu 09 Agustus 2020 10:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 09 337 2259259 mahfud-md-sebut-keterlibatan-tni-tangani-terorisme-amanat-uu-Tb5yD2TImY.jpg Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu 8 Agustus 2020 malam.

"Ini merupakan amanat UU No 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pelibatan ini diatur dalam Perpres, yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR,” ucapnya.

Mahfud mengklaim dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, pemerintah sudah mendengarkan semua pemangku kepentingan, dan menghimpun masukan dari berbagai kalangan, untuk bahan pembahasan dengan DPR.

Menurut dia, pemerintah sudah mendengarkan semua pemangku kepentingan, dan telah diambil kesimpulan antara lain terorisme adalah merupakan tindak pidana, karena itu, ujung tombak adalah polisi dalam rangka penegakan hukum.

Kemudian, terhadap pelibatan TNI, pemerintah juga sudah membahas perdebatan definisi aksi terorisme dan eskalasi di mana dibutuhkan keterlibatan.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme 

Kata Mahfud, selama ini TNI juga sudah terlibat dalam penanganan terorisme seperti di Tinombala dan Woyla. Polri tidak bisa sendirian dan ada keadaan yang hanya TNI yang bisa, seperti di tempat yang tidak ada yurisdiksi Polri.

Jika terjadi terorisme di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) atau di pesawat atau kapal berbendera asing, juga di kantor-kantor kedutaan, polisi tidak bisa masuk karena bukan teritori polisi.

“Kita sudah membatasi agar tidak terjadi eksesivitas dalam pelaksanaan, semua yang keberatan sudah kita ajak diskusi. Kita tunjukkan amanat UU dan fakta ada keterbatasan yang bisa dilakukan polisi. Kita juga tunjukkan rumusan pasal-pasalnya. Semua pihak kita dengarkan,“ tegas Mahfud.

Baca Juga: Presiden Jokowi Teken PP 35/2020, Korban Terorisme Berhak Dapat Kompensasi

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini