Inpres Jokowi soal Sanksi Protokol Kesehatan Ubah Perilaku Masyarakat

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 08 Agustus 2020 09:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 08 337 2258919 inpres-jokowi-soal-sanksi-protokol-kesehatan-ubah-perilaku-masyarakat-fNuzBQ6tZ1.jpg ilustrasi: okezone

JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menyambut baik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dimana, dalam Inpres tersebut diatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurut Laura, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Inpres tersebut harus dikawal secara ketat oleh aparat penegak hukum. Hal itu, agar masyarakat terbiasa mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

(Baca juga: Senin, Mahfud MD Kumpulkan Menteri & Kepala Daerah Bahas Inpres Jokowi)

"Sanksi itu harus terus dikawal sampai masyarakat betul-betul berubah untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan," kata Laura kepada Okezone, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Laura, instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut seharusnya bisa mengubah pola hidup masyarakat yang belum sehat. Sehingga, kedepan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terpapar virus corona.

"Sudah tepat dengan adanya sanksi bisa untuk memodifikasi perilaku masyarakat yang tidak sadar atau disiplin Covid-19 menjadi disiplin Covid-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Laura mengaku khawatir dengan kondisi penularan Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. Terlebih, untuk daerah yang berada di Pulau Jawa.

"Menurut saya wilayah Jawa memang belum aman dengan Covid-19. Akan ada kemungkinan jumlah kasus bisa dinamis sehingga yang saling susul menyusul terutama DKI Jakarta dan Jatim," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam inpres yang ditandagani 4 Agustus 2020 Itu diatur sanksi termasuk denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membersihkan tangan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. "Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," tulis Inpres tersebut.

Kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota diminta menegakkan aturan dengan menyesuaikan kearifan lokal. Semua pengelola tempat usaha dan fasilitas umum juga diminta mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini