Pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR Digelar 14 Agustus & Peserta Dibatasi

Abdul Rochim, Koran SI · Jum'at 07 Agustus 2020 19:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 07 337 2258738 pandemi-covid-19-sidang-tahunan-mpr-digelar-14-agustus-peserta-dibatasi-doRPNhlp5A.jpg Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Abdul Rochim)

BANDUNG – MPR akan menggelar Sidang Tahunan pada Jumat 14 Agustus 2020 mendatang. Pertemuan tahunan itu dimajukan dari jadwal biasanya pada 16 Agustus 2020, namun karena hari itu bertepatan pada Minggu sehingga dimajukan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Sidang Tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini akan digelar lebih cepat dari biasanya. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara yang semula dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja tahunan, nantinya ditiadakan dan hanya Presiden yang akan menyampaikan pidato.

"Sebenarnya pimpinan MPR telah sepakat pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini para pimpinan lembaga negara dapat menyampaikan laporan kinerjanya langsung ke masyarakat. Tetapi, karena pandemi Covid-19, hal tersebut belum bisa dilaksanakan," ujar Bamsoet dalam acara Media Expert Meeting bertajuk Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara di Kota Bandung, Jumat (7/8/2020).

Baca Juga: Ini Makna Logo HUT Ke-75 RI yang Terinspirasi Perisai Garuda Pancasila

Bamsoet mengatakan,setelah laporan kinerja lembaga negara diterima MPR, nantinya MPR akan mempublikasikan secara daring dengan menggunakan YouTube, video streaming ataupun media sosial lainnya.

Pidato Presiden untuk menyampaikan laporan kinerja pun dipersingkat. Begitu pula tamu yang hadir juga dibatasi. Selain Presiden, mereka yang dijadwalkan hadir antara lain Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, para pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, dan Kapolri. Dari unsur fraksi pun hanya perwakilan dan selebihnya akan mengikuti secara virtual.

“Saya enggak tahu apakah para menteri nanti,” katanya.

Posisi duduk pun diatur sesuai protokol kesehatan. Tidak hanya tempat duduk anggota, tempat duduk pimpinan juga diatur sesuai protokol kesehatan. 

Menurut dia, kalau biasanya semua pimpinan MPR duduk di depan panggung, nanti yang duduk di depan hanya para ketua, yaitu ketua MPR, ketua DPR, dan ketua DPD. “Nanti akan diatur dengan baik sehingga sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, pelaksanaan sidang akan dipersingkat. Diperkirakan sebelum Sholat Jumat sudah tuntas. Selanjutnya, setelah Sholat Jumat dilanjutkan dengan Sidang Tahunan dengan DPR untuk penyampaian nota keuangan.

Sebenarnya, sesuai dengan tata tertib MPR, dalam sidang tahunan, semua pimpinan lembaga, seperti MA, MK, KY, BPK, dan lembaga negara lainnya menyampaikan laporan kinerja secara langsung di sidang tahunan. Tapi, karena masa pandemi Covid-19, hal itu tidak dilakukan.

Jadi, kata dia, hanya Presiden Jokowi yang akan menyampaikan laporan kinerja. Untuk laporan kinerja lembaga negara akan sedikit disampaikan presiden. Menurut Bamsoet, laporan kinerja lembaga negara nantinya akan diserahkan ke MPR, kemudian pihaknya akan menyampaikan kepada publik melalui media, baik media massa maupun media sosial.

Mantan Ketua DPR ini menjelaskan, setelah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, pihaknya akan mendatangi dan meminta pimpinan lembaga negara membacakan laporan kinerjanya untuk direkam. Rekaman inilah yang akan dipublikasikan secara daring oleh MPR.

"Kita mendorong pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada masyarakat. Lembaga negara yang belum bisa memberikan laporan kinerjanya secara langsung pada Sidang Tahunan MPR RI akibat Covid-19, dapat disampaikan secara daring, tanpa mengurangi substansi laporan kinerja lembaga negara yang dibacakan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR," kata Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dia tidak ingin sidang tahunan hanya formalitas belaka. Menurutnya, rapat tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan laporan kinerja yang ditunggu masyarakat. “Disampaikan dengan baik sehingga bisa diterima publik,” tuturnya.

Hidayat mengingatkan bahwa laporan kinerja bukan disampaikan kepada MPR, tapi ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga rakyat Indonesia bisa menyaksikan dan mendengar laporan kinerja yang nantinya disampaikan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini