KPK Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Suap Pengadaan Barang di Kemenag

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 06 Agustus 2020 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 06 337 2257889 kpk-periksa-7-saksi-terkait-kasus-suap-pengadaan-barang-di-kemenag-jkiyreSOja.jpg foto: ist

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi terkait kasus suap Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2011.

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK tujuh orang saksi yang diperiksa yakni M. Zen (Mantan Ketua ULP Dirjen Pendidikan Islam TA 2011); Ashari (PNS Kementrian Agama); Bekti Indra Manji (PNS Kementrian Agama); Syahruzad Syam (Mantan Staf Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI).

Kemudian Taufan Angga Kusuma (PNS Kementrian Agama); Maskuri (Mantan Kasubdit Pendidikan Kesetaraan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) dan M. Munir (PNS Kementrian Agama RI).

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam (Pendis), Undang Sumantri (USM)," kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

KPK resmi meningkatkan status hukum eks Undang Sumantri sebagai tersangka baru perkara tersebut. Kasus ini merupakan pengembangan yang sebelumnya dilakukan.

Dalam perkara ini, Undang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag mendapat arahan untuk menentukan pemenang paket-paket pengadaan pada Dirjen Pendis tersebut, sekaligus diberikan 'daftar pemilik pekerjaan'.

Pada Oktober 2011, Undang selaku PPK menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis Laboratorium Komputer MTs yang diduga diberikan PT CGM yang ditawarkan paket pekerjaan tersebut.

Setelah lelang diumumkan, PT CGM menghubungi rekanannya dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan biaya peminjaman perusahaan.

Diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT BKM sebagai pemenang. Atas pengumuman tersebut, perusahaan-perusahaan lain yang menjadi peserta lelang menyampaikan sanggahan.

Tersangka USM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini