Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

Sabir Laluhu, Koran SI · Rabu 05 Agustus 2020 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 05 337 2257616 suap-gratifikasi-nurhadi-kpk-hakim-ma-diminta-patuhi-sema-2002-qoKCeRhLAa.jpg Kabiro Humas Mahkamah Agung Abdullah (Foto : Koran Sindo/Sabir)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para hakim hingga hakim agung sehubungan dengan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Nurhadi Abdurachman.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, pihaknya telah membaca pemberitaan media massa bahwa KPK telah memeriksa maupun memanggil beberapa orang hakim termasuk tiga hakim agung sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara dengan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman.

Abdullah menyatakan, hakikatnya telah ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang. SEMA tersebut, kata dia, diterbitkan pada September 2020 dan ditandatangani oleh Ketua MA saat itu Bagir Manan.

"Kalau masalah penyidikan, silakan. Tapi siapa yang mau disidik? Ini ada rambu-rambu. Tidak setiap orang yang ada hubungannya langsung dengan perkara itu bisa disidik, bisa diperiksa sebagai saksi. Hakim, Panitera, semua pejabat pengadilan itu sudah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Ini termasuk mengatur (pemanggilan) terhadap hakim agung, mereka pejabat pengadilan negara kan," tegas Abdullah saat berbincang dengan Koran Sindo di ruangan kerjanya, di Gedung MA, Rabu (5/8/2020).

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang ini membeberkan, SEMA Nomor: 4 Tahun 2002 mengatur dua hal penting. Pertama, pejabat pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Kedua, pejabat pengadilan dapat memenuhi panggilan undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran.

"Tidak bisa diperiksa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Misalnya hakimnya itu sendiri menerima suap," ungkapnya.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Baca Juga : Perempuan Paruh Baya Tewas Bakar Diri, Diduga Mengidap Ganguan Jiwa

Baca Juga : Ridwan Kamil Sebut Jabar Sudah Lakukan 160 Ribu Tes Swab

Abdullah membeberkan, satu hakim tinggi yang telah diperiksa KPK serta satu ketua pengadilan negeri dan tiga hakim yang dijadwalkan sebelumnya masuk kategori melaksanakan tugas yustisial. Tiga hakim agung yang dimaksud oleh Abdullah yakni Panji Widagdo, Syamsul Maarif, dan Sudrajad Dimyati. Menurut Abdullah, tiga orang hakim agung tersebut pasti sudah memahami adanya SEMA Nomor: 4 Tahun 2002 dan bukan sengaja menghindari panggilan KPK.

"Para Yang Mulia (tiga hakim agung) itu sudah paham betul tentang SEMA Nomor: 4 Tahun 2002," ujarnya.

Dia menjelaskan, terlalu dini jika disebutkan ada dugaan hakim agung Panji Widagdo, Syamsul Maarif, dan Sudrajad Dimyati diduga menerima dugaan aliran uang dari Nurhadi Abdurrachman terkait perkara. Pasalnya, tiga hakim agung tersebut telah memastikan tidak ada aliran uang sepeser pun.

"Bukan tidak mau hadir, tapi karena ada rambu-rambu, SEMA ini sudah berlaku lama dipatuhi para hakim. Karena menyangkut perkara yang sudah diputus ataupun masih dalam proses di pengadilan. SEMA ini masih berlaku sampai sekarang," bebernya.

Di sisi lain, Abdullah mengungkapkan, MA sangat menyayangkan mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kini hakim tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya Elang Prakoso Wibowo yang memenuhi panggilan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 30 Juli 2020.

Menurut Abdullah, mestinya hakim Elang mengingat SEMA tersebut serta lebih dulu menyampaikan ke pimpinan MA saat ada surat panggilan pemeriksaan dari KPK. "Harusnya (hakim Elang) sampaikan dulu, nanti Ketua Mahkamah Agung akan bersikap," katanya.

Dia menambahkan, hakikatnya MA sangat mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Nurhadi Abdurachman dkk. Secara umum, sambungnya, siapapun yang diperiksa oleh penyidik maka nantinya keterangan saksi akan dipakai sebagai alat bukti untuk pembuktian di persidangan.

"Alat bukti yang nantinya diprediksikan dapat membuktikan perbuatan atau tindak pidana dari terdakwa. Jadi semua alat bukti yang diproses dari penyidikan, penuntutan, sampai diperlihatkan di persidangan. Semua alat bukti itu untuk di persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa," ucap Abdullah.

Pada Kamis 30 Juli 2020, sebenarnya ada dua hakim lain yang dijadwalkan menjadi saksi untuk tersangka Nurhadi Abdurachman. Keduanya yakni Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu (2015-2017) Sobandi serta mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ariansyah B Dali P. Berdasarkan informasi dan data tambahan yang diperoleh, Ariansyah B Dali P telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2018.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini