Kasus Proyek Fiktif, KPK Periksa Karyawan Waskita Karya dan Ibu Rumah Tangga

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 04 Agustus 2020 10:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 04 337 2256576 kasus-proyek-fiktif-kpk-periksa-karyawan-waskita-karya-dan-ibu-rumah-tangga-IpfS9bSugl.jpg ilustrasi: okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) hari ini melalukan pemeriksaan terhadap karyawan PT Waskita Karya, Hendra Herdiana dalam kasus dugaan korupsi korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Hendra bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

(Baca juga: KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif PT Waskita Karya)

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman),” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Selain Hendra, penyidik juga memanggil Puji Rahayu sebagai ibu rumah tangga. Dan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman juga.

Sebelumnya, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan subkontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya, kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini