Pengadilan Tinggi Perkuat Vonis Eks Dirut Garuda dan Pengusaha Soetikno

Sabir Laluhu, Koran SI · Senin 03 Agustus 2020 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 03 337 2256102 pengadilan-tinggi-perkuat-vonis-eks-dirut-garuda-dan-pengusaha-soetikno-cglEM50rbr.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperkuat vonis pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo.

Hal ini termaktub dalam salinan putusan banding PT DKI Jakarta nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI atas nama Emirsyah Satar dan nomor: 22/PID.TPK/2020/PT.DKI atas nama Soetikno Soedarjo.

Banding perkara Emirsyah ditangani dan diadili oleh majelis hakim banding yang terdiri atas Wakil Ketua PN DKI Jakarta Andriani Nurdin selaku ketua majelis dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan, dan Anthon R Saragih. Sedangkan perkara banding atas nama Soetikno ditangani dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Achmad Yusak dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusdi, dan Hening Tyastanto.

Banding perkara Emirsyah diajukan oleh Emirsyah melalui penasihat hukumnya. Memori banding disampaikan pada 10 Juni 2020 disusul dengan tambahan memori banding dari Emirsyah melalui penasihat hukumnya pada 23 Juni 2020.

Sedangkan banding perkara Soetikno diajukan oleh dua belah pihak yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Soetikno melalui penasihat hukumnya. JPU menyampaikan memori banding pada 18 Juni 2020, pihak Soetikno menyampaikan kontra memori banding atas banding JPU pada 6 Juli 2020, dan Soetikno mengajukan memori banding pada 23 Juni 2020.

Majelis hakim banding dua perkara tersebut menyatakan, telah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, dan barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor: 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst atas nama Emirsyah Satar tertanggal 8 Mei 2020, memori banding dan tambahan memori banding dari Emirsyah melalui penasihat hukumnya, serta putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus Nomor: 122/Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST atas nama Soetikno Soedarjo tertanggal tanggal 8 Mei 2020, memori banding dari JPU maupun memori banding dari penasihat hukum Emirsyah dan kontra memori banding.

Majelis hakim banding dua perkara tersebut, secara umum memastikan, berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan para saksi dan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, yang pada akhirnya majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) 2005-2014 dan Soetikno Soedarjo selaku pemilik Mugi Rekso Abadi (MRA) Group, PT Ardyaparamita Ayuprakarsa, dan Connaught International Pte Ltd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan

beberapa kali secara bersama-sama, adalah sudah tepat dan benar.

Karena lanjut majelis hakim banding dua perkara, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan. Karenanya, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Sehingga, pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara atas nama Emirsyah dan Soetikno di tingkat banding.

"Mengadili, satu, menerima permintaan banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dua, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor: 121/Pid.Sus-Tpk/2019 PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," tegas Ketua Majelis Hakim Banding Andriani Nurdin saat pengucapan putusan atas nama Emirsyah, Senin (3/8/2020).

Baca Juga : Cegah Penyebaran Corona, Meja Tamu Istana Dipasang Pembatas Kaca

Baca Juga : Pekerja Hiburan Malam : Kami Janda, Butuh Biaya!

Berikutnya majelis juga memutuskan, tiga, menetapkan masa penahanan Emirsyah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan Emirsyah tetap berada dalam tahanan. Lima, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500.

Putusan atas nama Emirsyah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta oleh Andriani Nurdin sebagai ketua majelis dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan, dan Anthon R Saragih pada Kamis, 16 Juli 2020. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 17 Juli 2020 oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut serta Siti khaeriyah sebagai panitera pengganti. Pengucapannya tanpa dihadiri oleh JPU pada KPK maupun Emirsyah/penasihat hukumnya.

Untuk perkara banding atas nama Soetikno Soedarjo, majelis hakim yang dipimpin Achmad Yusak juga mengadili dan memutuskan lima hal. Satu, menerima permintaan banding dari penasihat hukum Soetikno dan JPU pada KPK. Dua, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus Nomor: 122/Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2020. Tiga, menetapkan masa penahanan Soetikno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan Soetikno tetap berada dalam tahanan. Lima, membebankan kepada Soetikno untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dengan biaya tingkat banding Rp7.500.

Putusan atas nama Soetikno diputus permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta pada Selasa, 21 Juli 2020 oleh Achmad Yusak sebagai ketua majelis dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusdi, dan Hening Tyastanto. Pengucapan putusan dilakukan oleh ketua majelis dan dihadiri empat hakim anggota serta Suparno sebagai panitera pengganti dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 23 Juli 2020. Pengucapan putusan tanpa dihadiri oleh JPU pada KPK maupun Soetikno/penasihat hukumnya.

Majelis hakim banding perkara Emirsyah mengungkapkan, ada beberapa pertimbangan pihaknya memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Di antaranya, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Emirsyah, maka majelis hakim tingkat Banding setelah mempertimbangkan secara seksama dan mendalam dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Emirsyah Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua.

Majelis hakim banding juga sepakat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Emirsyah yakni pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama 3 bulan. Bagi majelis hakim banding, pertimbangan dan vonis tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Baca Juga : 468 Orang Terkena Sanksi Denda Tak Bermasker di Depok, Terkumpul Rp23 Juta

Sementara itu, untuk banding perkara Soetikno Soedarjo terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari anggota majelis hakim banding Hening Tyastanto. Menurut hakim Hening, hukuman penjara bagi Soetikno Soedarjo selama 6 tahun yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama terlalu ringan.

Musababnya, menurut hakim Hening, vonis pidana penjara itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak mengandung unsur penjeraan. Hakim Hening menegaskan, semestinya Soetikno divonis lebih berat di tingkat banding dengan 10 pertimbangan.

"Bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota 4 Hening Tyastanto berpendapat bahwa hukuman penjara kepada terdakwa perlu ditambah di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu penjara 10 (sepuluh) tahun," tegas hakim Hening sebagaimana dalam pertimbangan putusan banding atas nama Soetikno.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) 2005-2014 dan dan Soetikno Soedarjo selaku pemilik Mugi Rekso Abadi (MRA) Group, PT Ardyaparamita Ayuprakarsa, dan Connaught International Pte Ltd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan masing-masing dua perbuatan pidana.

Pertama, Emirsyah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara bersama-sama dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri. Emirsyah bersama Hadinoto Soedigno (tersangka) selaku Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kurun 2007-2012 sekaligus Direktur Produksi PT Citilink Indonesia kurun 2012 hingga 2017 dan Captain Agus Wahyudo selaku Executive Project Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerima suap dengan sandi 'tanda terima kasih' berupa uang sebesar Rp5.859.794.797, USD884.200, dan EUR1.020.975 serta SGD1.189.208.

Selain itu, Emirsyah juga telah menerima fasilitas penginapan di tiga vila yang berada di Bvlgari Resort Bali dengan total biaya Rp69.794.797, fasilitas jamuan makan malam di Four Seasons Hotel, dan fasilitas penyewaan jet pribadi dari Bali ke Jakarta senilai USD4.200.

Majelis memastikan, uang suap yang diterima Emirsyah secara bersama-sama terbukti berasal dari Airbus S.A.S, Roll-Royce Plc dan Avions de Transport Régional (ATR) melalui intermediary Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombadier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc. Sedangkan tiga fasilitas berasal dari terdakwa pemberi suap Soetikno Soedarjo selaku pemilik Mugi Rekso Abadi (MRA) Group, PT Ardyaparamita Ayuprakarsa, dan Connaught International Pte Ltd.

Pidana pertama untuk Soetikno, terbukti memberikan suap Rp5.859.794.797, USD882.200, EUR1.020.975, dan SGD1.189.208 serta tiga fasilitas kepada Emirsyah. Jika dikonversikan maka nilai suap yang diberikan Soetikno mencapai lebih Rp46,5 miliar. Majelis hakim menegaskan, Soetikno dan perusahaannya juga menjadi perantara pemberi suap dari empat perusahaan kepada Emirsyah.

Majelis hakim memastikan, suap yang ditransaksikan terbukti untuk pengurusan realisasi sejumlah kegiatan atau pengadaan. Masing-masing pengadaaan berupa total care program (TCP) mesin Rolls-Royce (RR) Trent 700 TCP mesin RR Trent 700 untuk enam unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 dan empat unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan International Lease Finance Corporation (ILFC).

Baca Juga : Istana Perketat Protokol Kesehatan, Tamu Presiden Wajib Swab Test

Berikutnya, pengadaan 10 unit pesawat Airbus A330-300/200 dengan menggunakan mesin RR Trent 700 dengan metode perawatan TCP dari Rolls-Royce Total Care Service Ltd, pengadaan 21 unit pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan pesawat Bombardier CRJ1.000, pengadaan 15 unit pesawat ATR 72-600 dan penyewaan 12 unit pesawat Bombardier CJR1.000NG, dan pengadaaan 10 unit pesawat Airbus A330-300/200. Proyek pengadaaan dan perawatan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.

Pidana kedua untuk Emirsyah dan Soetikno, keduanya terbukti secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dikualifikasikan menjadi tujuh perbuatan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini