Lewat RUU, DPR Kembali Coba Bentuk Pengadilan Khusus Pemilu

Felldy Utama, iNews · Minggu 02 Agustus 2020 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 02 337 2255801 lewat-ruu-dpr-kembali-coba-bentuk-pengadilan-khusus-pemilu-rbVW6KEIit.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi II DPR RI kembali akan membahas tentang wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu. Rencana ini menyusul adanya revisi undang-undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa menyampaikan bahwa wacana ini sebenarnya sudah ingin dilakukan sejak Pemilu 2014 lalu. Dia yang kala itu menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu mengaku sebenarnya sempat dibahas gagasan tersebut. Bahkan, katanya hampir dari semua fraksi partai politik dan anggota Pansus sepakat dengan adanya wacana pembentukan pengadilan khusus Pemilu.

"Tapi Mahkamah Agung nya waktu itu mungkin karena beban kerjanya waktu itu masih terlalu banyak, maka isu tentang peradilan khusus pemilu ini tidak sampai tercapai, jadi tidak jadilah. Jadi ini sudah menjadi wacana yang lama," kata Saan dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Menakar Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu', Minggu (2/8/2020).

Menurut dia, wacana tersebut sangat penting untuk dibahas kembali dalam RUU Pemilu yang tengah digodok Komisi II DPR ini. Saan pun menjabarkan hal-hal apa saja yang memaksa dihadirkannya Pengadilan khusus pemilu.

Baca Juga : H+1 Idul Adha, 134 Ribu Kendaraan Sudah Kembali ke Jakarta

Baca Juga : Bamsoet Tegaskan Penggunaan Senpi Kaliber 9 MM Hanya untuk Lomba

Pertama, supaya tidak ada kewenangan yang lebih di dalam satu lembaga. Dalam konteks hari ini terkait mulai tahapan proses pemilu, tingkat peradilan ada di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kecuali perselisihan hasil pemilu diberikan wewenang kepada Mahkamah Konsitusi (MK).

"Kewenangan Bawaslu hari ini itu misal kalau kita analogikan, ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Jadi ada kewenangan yang memang menumpuk di satu lembaga," ujarnya.

Kedua, terkait dengan tumpang tindihnya keputusan. Dia mencontohkan soal uji materi di MA terkait dengan PKPU yang beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas. Kata Saan, padahal ada lembaga lain yang juga sudah memutuskan perselisihan hasil Pemilu.

"Sebenarnya MK sudah putus, tapi kan ada sisi-sisi lain yang masih tercecer masih ada," ujarnya.

Politikus Nasdem itu menegaskan bahwa gagasan utama dari wacana ini, pengadilan khusus pemilu ini tetap bernaung di bawah MA. Dengan begitu, kehadiran pengadilan khusus pemilu ini nantinya diharapkan bisa mempercepat proses sengketa pemilu.

Dia mencontohkan, misalnya terjadi sengketa di level Kabupaten/Kota, karena pengadilan ini di bawah naungan MA, maka prosesnya bisa diselesaikan di Pengadilan Tinggi setempat. Katanya, seperti hari ini bagaimana perkara tindak pidana korupsi tak mesti harus ditangani di MA secara langsung.

"Nah kalo sekarang ada sengketa semua masuk Jakarta dari semua Provinsi dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung. Sementara kalau ada pengadilan khusus pemilu kan bisa didistribusi ke setiap Ibu Kota Provinsi, sehingga perkara bisa jadi lebih cepat," tutur dia.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini