Kuasa Hukum Evi Ginting Sambangi Istana Sampaikan Putusan PTUN

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 28 Juli 2020 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 28 337 2253376 kuasa-hukum-evi-ginting-sambangi-istana-sampaikan-putusan-ptun-R35UvqGEbL.jpg Evi Novida Ginting (Foto: Sindo)

JAKARTA - Kuasa Hukum Evi Novida Ginting, Hasan Lumbaraja menyambangi Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). 

Dalam kesempatan itu, Hasan ingin menyampaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan 2017-2022.

Baca Juga: Mantan Komisioner KPU Evi Novida Menang PTUN 

Ia mengatakan, pemberian surat tentang putusan PTUN tersebut bertujuan agar Presiden Jokowi mengembalikan jabatan kliennya menjadi anggota KPU.

"Kami menyampaikan surat kepada Presiden, tujuannya agar menginformasikan kepada Presiden pertama bahwa amar putusan PTUN Jakarta dalam penundaan itu berlaku. Karena sebenarnya Presiden sudah diwajibkan oleh PTUN untuk mengembalikan jabatan Ibu Evi seperti amar putusan," kata Hasan di lokasi.

Menurut dia, Kepala Negara harus mengembalikan jabatan anggota KPU kepada Evi Novilda Ginting bila tidak perlu ada upaya hukum banding setelah adanya putusan tersebut pada 23 Juli 2020 lalu.

"Kemudian, perlu dipahami amar putusan dalam penundaan ini tidak terikat dalam upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi, mesti ada upaya hukum banding atau tidak, amar putusan ini harus dilaksanakan sebenarnya setelah putusan diucapkan pada 23 Juli," ujar Hasan.

Baca Juga: Evi Novida Menang di PTUN, Stafsus Presiden Jokowi: Masih Ada Waktu 14 Hari

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik terkait Surat Keputusan Presiden Jokowi Nomor 34/P Tahun 2020.

Keputusan PTUN meminta agar Surat Keputusan Presiden yang diterbitkan menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Evi sebagai Komisioner KPU, dicabut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini