Komisi II Sebut Pemerintah Ingin Pilkada di Era Corona Digelar Desember

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 25 Juli 2020 13:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 25 337 2251943 komisi-ii-sebut-pemerintah-ingin-pilkada-di-era-corona-digelar-desember-p97inFae0X.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengakui pemerintah yang lebih ngotot ingin Pilkada Serentak 2020 digelar pada Desember 2020. Di sisi lain, angka penularan virus corona belum menunjukkan tren penuruan signifikan.

"Harus kita sampaikan memang pemerintah yang memang punya kepercayaan diri bisa memberikan syarat, jaminan ya," ujarnya dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk 'Menghitung Kualitas Pilkada saat Pandemi', Sabtu (25/7/2020).

Karena pemerintah beserta perangkat eksekutif lainnya bersedia memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, akhirnya DPR menyetujui Pilkada Serentak 2020 digelar Desember.

"Termasuk gugus tugas pada saat itu juga hadir dalam rapat, Menkeu dari sisi keuangan juga hadir pada saat itu. Sehingga yaudah, anggaran pasti naik Menkeu menjamin. Gugus tugas menjamin penerapan itu praktiknya bisa dilakukan," jelas politkus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Arwani menuturkan, jika merujuk pada risalah rapat di Komisi II DPR, sebenarnya dewan merasa berat memutuskan Pilkada 2020 pada Desember. Pasalnya tren penyebaran corona belum menurun.

Baca Juga : Mengapa Editor Metro TV Bunuh Diri di Pinggir Tol?

Baca Juga : Sapi Rp90 Juta untuk Kurban Presiden Jokowi, Beratnya Capai 1 Ton

"Pada akhirnya kita juga melihat sekarang ini tidak ada gejala menurun bahkan trennya naik. Tetapi pada saat itu memang pemerintah memberi satu argumentasi berangkat dari keinginan pemerintah agar agenda politik ini tidak tertunda lebih lama pada saat itu," imbuhnya.

"Bahwa pemerintah mengatakan kita enggak tahu kapan covid ini akan selesai. karena ketidaktahuan atau ketidakpastian selesainya covid ini maka yaudah kita laksanakan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kalau dulu memang keberatan dan memberikan kekhawatiran terkait keselamatan, tapi pada saat itu kita bersepakat pada akhirnya dengan syarat mutlak harus ada penerapan protokol kesehatan," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini