KPK Eksekusi Mantan Pejabat Muara Enim ke Rutan Palembang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 24 Juli 2020 08:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 24 337 2251313 kpk-eksekusi-mantan-pejabat-muara-enim-ke-rutan-palembang-ga8pybuHjX.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi salah satu mantan pejabat di Kabupaten Muara Enim yakni, Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Elfin MZ Muchtar ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang. Elfin Muchtar dieksekusi setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Pada hari Kamis, 23 Juli 2020, Rusdi Amin selaku Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor atas nama terpidana A. Elfin MZ Muchtar dengan cara memasukkan terpidana ke Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga: KPK Tangkap 2 Tersangka Terkait Kasus Suap Bupati Muara Enim 

Elfin Muchtar dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dari kontraktor Robi Okta Fahlevi terkait pengerjaan 16 proyek jalan di Kabupaten Muara Enim. Ia juga terbukti sebagai pihak yang mengatur penerimaan fee proyek sebesar 15 persen.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Plg tanggal 28 April 2020, Elfin Muchtar divonis pidana selama empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain itu, Elfin juga diganjar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.365.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baca Juga: KPK Umumkan Ketua DPRD dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Tersangka Suap 

Namun, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan. Terpidana saat ini juga telah melunasi pembayaran denda sejumlah Rp200.000.000 dan secara bertahap membayar uang pengganti sejumlah Rp600.000.000 dari total kewajiban sejumlah Rp2.365.000.000.

"KPK akan terus menyelesaikan penuntasan perkara tindak pidana korupsi dengan berorientasi pada upaya memaksimalkan pemulihan hasil korupsi /asset recovery," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini