Pemerintah Diminta Tak Targetkan Ubah Zona Merah ke Hijau Covid-19, Ini Alasannya

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 24 Juli 2020 08:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 24 337 2251275 pemerintah-diminta-tak-targetkan-ubah-zona-merah-ke-hijau-covid-19-ini-alasannya-KYSqNedCjz.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak menargetkan waktu untuk mengubah zona merah ke zona orange, hingga ke zona hijau dalam pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus arif begitu. Pada zona hijau mungkin pembukaan new normal. Jadi pada daerah merah orange dan kuning harus hati-hati. Maka PSBB harus dilakukan pada kelurahan atau pada kecamatan atau kabupaten/kota," kata Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko saat dihubungi, Okezone, Jumat (24/7/2020).

Miko meminta, pemerintah tidak ambisius dalam mengubah peta zona penyebaran corona di wilayah administratifnya. Pasalnya, lanjut dia, target pengubahan zona tersebut akan memakan biaya besar karena harus melakukan rapid test hingga swab test kepada warganya.

"Jangan ambisus menjadikan daerah merah jadi hijau dalam dua bulan. Jadi pelan-pelan saja kita menurunkannya dengan menjadikan kelurahan merah menjadi kuning dan kalau berhasil bisa jadi hijau. Biarkan aja lama karena tes itu ada biayanya," ujarnya.

 Korban Covid-19

Miko juga mendorong pemda untuk melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah administratifnya.

Ia menjelaskan, bahwa jika penerapan PSBB provinsi akan mengalami kerugian ekonomi yang besar maka bisa diterapkan hanya di kabupaten/kota. Selanjutnya, bila penerapan PSBB di kabupaten/kota juga mengalami dampak ekonomi yang besar maka bisa diterapkan PSBB ke tingkat kecamatan, atau di kelurahan/desa saja.

"Nanti kalau ada vaksin dia mungkin lebih kecil (dampak ekonomi karena PSBB). Dan kalau kita memperbesar tes dia akan memakan biaya besar. Jadi pelan-pelan saja, tapi tetap memperbesar tes pada kelurahan atau kecamatan yang merah. Itu lebih penting dari pada melakukan tes di provinsi," ujarnya.

Ia menerangkan, kunci menekan angka penyebaran kasus Covid-19 berada dalam kebijakan tracing kasus yang cepat dan benar.

"Kemudian kalau dia jadi klaster ya harus segera ditutup dan disemprot disinfektan.

Kasusnya semua isolasi. Kalau bisa semua dites mau itu PCR kalau tak bisa ya rapid test. Itu akan hemat biaya," tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini