KPK Periksa 14 Tersangka Kasus Suap Eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 22 Juli 2020 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 22 337 2250266 kpk-periksa-14-tersangka-kasus-suap-eks-gubernur-sumut-gatot-pujo-nugroho-Ht2IZzlLVL.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 14 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

"Dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/7/2020).

Ke-14 anggota dewan itu antara lain, Sudirman Halawa (SHA), Ramli (R), Irwansyah Damanik (ID), Robert Nainggolan (RN), Japorman Saragih (JS), Ahmad Hosein Hutagalung (AHH), Ida Budiningsih (IB), Nurhasanah (N), Mulyani (M), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA), Layani Sinukaban (LS), Jamaluddin Hasibuan (JD), Syamsul Hilal (SH).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 14 mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka baru dalam pusaran suap bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Para legislator Sumut itu diduga menerima suap terkait fungsi dan kewenangannya sebagai Anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, ke-14 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Adapun penetapan 14 tersangka tersebut merupakan penetapan tahap keempat setelah KPK sebelumnya telah menetapkan 50 tersangka yang juga berasal dari DPRD Sumatera Utara pada 2015 hingga 2018.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini