Rencana Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara Masih Dikaji

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 17 Juli 2020 10:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 17 337 2247769 rencana-presiden-jokowi-bubarkan-18-lembaga-negara-masih-dikaji-BGBm7vSaPV.jpg Donny Gahral Adian tenaga ahli utama KSP (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga non struktural demi menghemat anggaran di tengah pandemi corona. Namun, lembaga mana saja yang akan dibubarkan masih belum dipublikasikan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji rencana pembubaran lembaga itu. Nantinya, lembaga yang dibubarkan tersebut bisa dintegrasikan ke kementerian yang sudah ada.

"Iya saya kira kajiannya soal lembaga-lembaga fungsinya bisa diintegrasikan ke kementerian yang sudah ada. kedua, lembaga-lembaga yang pembentukannya melalui perpres. Lembaga apa saja, kita belum bisa menyampaikan karena masih dalam kajian," kata Donny, Jumat (17/7/2020).

Menurut Donny, pembubaran 18 lembaga non struktural dan mengintegrasikannya ke kementerian ditujukan untuk penyederhanaan birokrasi, khususnya di tengah pandemi corona.

"Tentu kita harus bersabar karena ini semuanya ditujukan untuk perampingan birokrasi supaya bisa lebih lincah terutama di saat pandemi ini," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 18 lembaga negara non struktural bakal dibubarkan Presiden Joko Widodo. Bahkan, hal tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Penghematan anggaran jadi alasan Jokowi dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan perampingan lembaga, maka anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang ada.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Kalau bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komis itu lagi,” ujar Jokowi, beberapa waktu lalu.

3 Lembaga Jadi Sorotan

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemerintah yang akan membubarkan 18 lembaga negara nonsruktural (LNS) dalam waktu dekat.

Menurut mantan Panglima TNI itu, beberapa lembaga berpotensi untuk digabungkan dengan lembaga struktural lainnya.

“Itu salah satu pertimbangan. Adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga kementerian. Kalau itu masih bisa ditangani kira-kira perlu dipertimbangkan,” kata Moeldoko di Kantornya.

Dia menyebut salah satu LNS yang kemungkinan bisa dilebur adalah Komisi Nasional Lanjut usia. Dia mengatakan komisi ini bisa dilebur dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Kira kira seperti ini ya, komisi usia lanjut. Ini engga pernah kedengaran kan. Apakah itu tidak dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan,” ungkapnya.

Selain Komisi Lanjut Usia, ada juga Badan Akreditasi Olahraga yang jumlahnya sampai tiga. Kemudian Moeldoko menyebut Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dinilai cukup bagus menangani restorasi gambut.

“Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian. Itu kira kira yang sedang dikaji KemenPANRB,” ujarnya.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan bahwa perampingan ini untuk mewujudkan struktur birokrasi yang fleksibel. Selain itu harus adaptif yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, termasuk birokrasi yang lebih sederhana agar memiliki kecepatan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini