Jejak Perkara Djoko Tjandra, Ada Peran Setya Novanto di Masa Silam

Sabir Laluhu, Koran SI · Kamis 16 Juli 2020 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 16 337 2247564 jejak-perkara-djoko-tjandra-ada-peran-setya-novanto-di-masa-silam-kbYVWfXdtr.jpg Djoko Tjandra (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Perburuan aparat penegak hukum Indonesia terhadap terpidana dan buron Djoko Soegiarto Tjandra hingga kini belum membuahkan hasil. Lolosnya Djoko masuk dan keluar Indonesia pada Juni 2020 memantik banyak reaksi.

Aksi Djoko memasukkan dan mendaftarkan memori peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Juni 2020, ibarat 'menampar' eksistensi berbagai lembaga, kementerian, dan instansi. Jejaring Djoko yang diduga memuluskan aksinya mesti diusut penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait kemudian diungkap dan dibuka ke publik dengan gamblang dan detil.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah mengadili dan memutus PK yang pernah diajukan Djoko dua kali. Di antaranya sebagaimana putusan PK nomor: 100 PK/Pid.Sus/2009. Perkara dengan putusan nomor 100 ini ditangani dan diputus oleh majelis hakim agung PK yang diketuai Harifin A Tumpa dengan anggota M Hatta Ali, Atja Sondjaja, M Imron Anwari, Abdul Kadir Mappong, Moh Zaharuddin Utama, dan Rehngena Purba. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung dan dibacakan pada Senin, 20 Februari 2012.

Majelis hakim agung PK memutuskan, menolak permohonan PK dari terpidana Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemohon PK atas putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 dan menetapkan bahwa putusan PK yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku. Meski begitu, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) M Imron Anwari dan Abdul Kadir Mappong, bahwa di antaranya dapat dibenarkan alasan permohonan PK Djoko dan adanya unsur kekhilafan hakim pada putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009.

Meski begitu, majelis hakim agung PK yang dipimpin Harifin A Tumpa mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan hakim agung. Sehingga alasan PK yang diajukan Djoko tidak dapat dibenarkan dan PK tersebut haruslah ditolak sebagaimana suara mayoritas majelis hakim agung PK.

Pada putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 tertanggal 11 Juni 2009, majelis hakim agung PK saat itu memutuskan, mengabulkan PK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta membatalkan putusan MA Nomor: 1688 K/Pid/2000 (kasasi) tertanggal 28 Juni 2001 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 156/Pid.B/2000 PN.Jak.Sel. tertanggal 28 Agustus 2000.

Majelis hakim agung PK dalam putusan PK nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009, mengadili kembali dengan empat amar.

Satu, menyatakan Djoko Soegiarto Tjandra selaku pribadi atau selaku Direktur PT Era Giat Prima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut" dalam perjanjian pengalihan piutang (cessie) PT Bank Bali Tbk ke PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) untuk ditagihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Baca Juga : Pembahasan Rancangan UU HIP Dihentikan

Baca Juga : Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo Terancam Pidana

Dua, menjatuhkan pidana kepada Djoko dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tiga, menghukum Djoko membayar denda sebesar Rp15 juta subsider kurungan selama 3 bulan. Empat, menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam escrow account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp546.468.544.738 dirampas untuk dikembalikan kepada negara.

Majelis hakim agung PK yang dipimpin Harifin A Tumpa dalam pertimbangan putusan PK nomor: 100 PK/Pid.Sus/2009 memastikan, Djoko terbukti membuat perjanjian cessie fiktif yang berhasil dicairkan dengan menyimpang dari ketentuan SKB Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua BPPN No.6/3/1998 dan SKB No.14/5 /1999, Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 28 Januari 1998, berkenaan dengan Proyek Penjaminan Pembayaran Kewajiban Bank Umum kepada kreditornya dan Djoko melakukan upaya pencairan tagihan piutang Bank Bali kepada BDNI seolah-olah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Selain itu, Djoko juga justru yang mengajukan inisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membicarakan pencairan piutang Bank Bali sampai tagihan benar-benar dicairkan oleh BI yang terbukti tidak sesuai prosedur. Akibat perbuatan Djoko secara bersama-sama dan berlanjut, negara mengalami kerugian sebesar Rp904.642.428.369.

Berdasarkan dakwaan atas nama Djoko Soegiarto Tjandra yang juga dimuat lagi dalam salinan putusan PK nomor: 100 PK/Pid.Sus/2009, tertera bahwa Djoko baik selaku pribadi atau selaku Direktur PT Era Giat Prima melakukan perbuatan bersama-sama dengan Setya Novanto selaku Direktur Utama PT Era Giat Prima, Rudy Ramli, selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk, Pande Nasorahona Lubis selaku Wakil Kepala BPPN, dan orang lain yaitu Arnold Achmad (AA) Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, Marimutu Manimaren, Firman Soetjahya selaku Direktur Bank Bali, Rusli Suryadi selaku Direktur Bank Bali, dan Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan.

Perbuatan secara bersama-sama atau turut serta tersebut dilakukan kurun tahun 1997, 1998, dan 1999. Locus atau tempat kejadian ada beberapa. Di antaranya kantor PT Era Giat Prima, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan; Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan; rumah Tanri Abeng di Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3, Jakarta Selatan; rumah Bambang Subianto di Jalan Widya Chandra I Nomor 3, Jakarta Selatan; kantor BPPN di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan; kantor Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, kantor PT Bank Bali Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, hingga kantor BNI Cabang HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Setya Novanto (Foto : Okezone.com)

Peran Setya Novanto dalam kasus ini di antaranya yakni melakukan pertemuan dengan Djoko dan Rudy Ramli setelah usaha pengajuan klaim Bank Bali maupun oleh BDNI ditolak oleh Bank Indonesia (BI) beberapa kali. Klaim Bank Bali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Pertemuan itu guna memuluskan pengajuan klaim serta penandatanganan kuasa yang ditandatangani Setya Novanto untuk memberikan kuasa kepada Rudy Ramli.

Isinya di antaranya yaitu PT Era Giat Prima memberi kuasa kepada Bank Bali untuk menagih kepada BDNI (debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor: 02/PEGP/I-99 tertanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp1.277.543.706.583. Selain itu, Djoko bersama Setya Novanto, Rudy, Firman Soetjahja, Pande Nasorahona Lubis secara melawan hukum bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang Bank Bali di luar m prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat Keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR tertanggal 6 Maret 1998.

Baca Juga : DPR: Polri dan Kejaksaan Harus Bersinergi Tangkap Djoko Tjandra

Langkahnya, dengan cara mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim Bank Bali.

Untuk proses itu, Djoko mengambil inisiatif menggelar pertemuan dan pembicaraan antara Djoko, Firman Soetjahja, Irvan Gunardwi, Setya Novanto, AA Baramuli, Tanri Abeng, Pande Nasorahona Lubis, dan Syahril Sabirin pada 11 Februari 1999 sore, di Hotel Mulia, Jakarta. Rapat ini dipimpin AA Baramuli. Para pihak membahas masalah pencairan piutang Bank Bali, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Selain itu, Djoko menggelar 10 kali pertemuan di rumah Tanri Abeng, Jalan Simprug Golf 12 Blok A.3, Jakarta Selatan pada Mei 1999. Selain Djoko dan Tantri, pertemuan-pertemuan juga dihadiri AA Baramuli, dan Setya Novanto. Saat pertemuan membicarakan upaya Tanri dan Djoko untuk mencairkan klaim Bank Bali yang akan diatur strategi dan teknisnya oleh Pande Nasorahona Lubis.

Diketahui, Setya Novanto merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-2017 serta mantan ketua DPR. Setya Novanto kini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung guna menjalani masa pidananya dalam perkara korupsi pembahasan anggaran dan proyek pengadaan e-KTP 2011-2013.

Sedangkan, Tanri Abeng adalah Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1998-1999. Tanri juga merupakan politikus senior Partai Golkar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah menetapkan Setya Novanto dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT Era Giat Prima dan Tanri Abeng sebagai tersangka dugaan korupsi cessie Bank Bali. Nyatanya, Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Setya Novanto pada 18 Juni 2003. Sedangkan untuk Tanri Abeng, tidak jelas kelanjutan kasusnya.

1
3
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini