Direktur PT Wijaya Karya Dipanggil KPK terkait Korupsi Proyek Jembatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 15 Juli 2020 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 15 337 2246716 direktur-pt-wijaya-karya-dipanggil-kpk-terkait-korupsi-proyek-jembatan-Ee2T9I3shB.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Human Capital dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero), Mursyid, pada hari ini. Sedianya, Mursyid dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Mursyid bakal digali keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau. Ia dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Adnan (AN).

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AN," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (15/7/2020).

Selain Mursyid, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya yakni, Manajer Keuangan Divisi 1 PT Wijaya Karya, Nanang Satriawan. Sedianya, Nanang juga bakal dimintai keterangannya untuk melengkapi berksa penyidikan Adnan.

Belum diketahui apa kaitan keduanya dengan perkara ini. Pun demikian, belum diketahui juga apa yang bakal digali penyidik terhadap dua pejabat PT Wijaya Karya tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City. tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini