Tim Pemburu Koruptor Dikritik KPK, Mahfud MD: Saya Juga Sedang Menimbang

Riezky Maulana, iNews · Selasa 14 Juli 2020 20:16 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 14 337 2246421 tim-pemburu-koruptor-dikritik-kpk-mahfud-md-saya-juga-sedang-menimbang-NJW71qnhJu.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menanggapi minor soal rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK).

Menanggapi isyarat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD buka suara. Menurutnya, keputusan final terkait jadi atau tidaknya pembentukkan TPK tergantung dari hasil analasis yang sedang dilakukan.

"Saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Mahfud menuturkan, TPK tidak bisa seketika jadi, karena perlu Instruksi Presiden (Inpres) sebagai cantolan. Menurutnya, izin prakarsa untuk membuat Inpres sudah diperoleh oleh Menko Polhukam melalui Surat Mensesneg No. B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020.

"Tapi Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaat dan efektifitasnya," ungkapnya.

Karena itu, Mahfud mengatakan setuju dengan Nawawi ihwal pembuatan TPK harus belajar dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Menurutnya, sebelum proses pembuatan TPK rampung, lembaga-lembaga yang turut mengawasi masalah korupsi tetap harus bekerja dengan optimal.

"Saya bersetuju dengan Pak Nawawi dari KPK agar pembuatan Inpres harus belajar dari masa lalu juga, tidak bisa langsung dibuat. Jadi tanpa harus menunggu Tim Pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi," ucapnya.

Ia meyakini, baik Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa lebih bekerja optimal setelah ini. Dia memastikan, Kemenkopolhukam akan terus berkordinasi dengan institusi-institusi tersebut. "Syukur-syukur sudah ada hasilnya sebelum ada pembentukan tim pemburu lagi," imbuhnya.

Baca Juga : Tim Pemburu Koruptor Bakal Kembali Aktif, Ini Respons KPK

Baca Juga : RUU MLA Disetujui, Pemerintah Langsung Lacak Aset Hasil Pidana di Swiss

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengisyaratkan tidak sepakat terhadap rencana pemerintah mengaktifkan kembali TPK. Sebab, ia menilai tim pemburu koruptor saat itu tidak berjalan optimal.

"Saya pikir pembentukkan tim ini di tahun 2002 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Menurut Nawawi, saat ini yang seharusnya dioptimalkan dalam memburu para koruptor yakni program koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum. Misalnya, koordinasi antara KPK dan Imigrasi dalam mencegah tersangka atau buronan untuk kabur ke luar negeri.

(aky)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini