Pemerintah Rumuskan UU Bersepeda, Bagaimana Nasib Tukang Somay hingga Kopi Keliling?

Ichsan Amin, Koran SI · Selasa 14 Juli 2020 18:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 14 337 2246347 pemerintah-rumuskan-uu-bersepeda-bagaimana-nasib-tukang-somay-hingga-kopi-keliling-QxLBPRiiAf.JPG Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Pemerintah diharapkan tidak terjebak dalam menyusun Rancangan Undang Undang tentang Pedoman Teknis Keselamatan Pesepeda di Jalan. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengatakan, di Jakarta, masih banyak sepeda yang digunakan sebagai transportasi untuk alat angkut komersial barang.

“Misalnya di Kawasan Kota Tua ada yang jualan somay, kopi jamu dan sebagainya, jadi jangan hanya mengatur sepeda yang tren saat ini, untuk angkutan pedagang perlu koordinasi pemerintah daerah terkait,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Tata cara bersepeda sebenarnya telah diatur dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Mulai dari kewajiban pesepeda menggunakan prasarana hingga pengutamaan keselamatannya. Namun mengingat saat ini dalam masa pandemi, perlu pendanaan infrastruktur sepeda. Karena di Jakarta saja masih sangat kurang. Sedangkan keselamatannya tentu saja perlu dijamin oleh pemerintah,” ungkapnya.

Djoko mengambil contoh perbandingan dimana Amerika pendanaan infrastruktur sepeda naik 40%, di Inggris, pemerintah memproritaskan pendanaan £2 miliar untuk infrastruktur sepeda.

“Dan di Inggris, sudah digunakan £ 250 juta saat pandemi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan once in generation, karena untuk pertama kalinya pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk infrastruktur sepeda dalam jumlah besar,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu membuat program pengembangan infrastruktur sepeda yang terhubung di seluruh kota/daerah dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Di sisi lain kebijakan infrastruktur sepeda membantu kebijakan pengurangan emisi.

“Akan lahir investasi jalur sepeda sebagai jalur rekreasi sehingga ke depan diperlukan insentif komuter sepeda. Kalau pemerintah mendukung juga perlu skema kebijakan pemberian diskon bagi karyawan yang membeli sepeda untuk bekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mengatur pemakaian sepeda di jalanan protokol. Nantinya, dia meminta agar merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Saya setuju harus ada regulasi atau ada revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kendaraan yang tidak bermotor," kata Budi dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini