Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Jokowi: Biar Lebih Ramping dan Hemat

Dita Angga R, Sindonews · Senin 13 Juli 2020 19:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 13 337 2245817 lembaga-negara-akan-dibubarkan-jokowi-biar-lebih-ramping-dan-hemat-AbHXDIGj6q.jpg Presiden Joko Widodo (Foto : Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Sebanyak 18 lembaga negara non struktural bakal dibubarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bahkan, hal tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berbincang santai dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Penghematan anggaran jadi alasan Jokowi dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan perampingan lembaga, maka anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang ada.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Kalau bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komis itu lagi,” ujar Jokowi.

Jika lembaga disamakan dengan sebuah kapal, Jokowi ingin yang simpel. "Kapal itu sesimple mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat," kata Jokowi.

Dengan cepatnya pergerakan kapal, maka bisa menyalip kapal-kapal besar yang geraknya lambat karena banyaknya beban yang diangkut. "Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini,” tuturnya.

Namun, Jokowi tidak menyebutkan secara rinci lembaga mana saja yang akan dibubarkan.

Baca Juga : 7 Pegawai KPK Terinfeksi Corona : 5 Sembuh dan 2 Dirawat

Baca Juga : 18 Lembaga Non Struktural Dirampingkan, Jokowi Ingin 'Kapal' yang Simpel

Senada dengan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo sebelumnya pun telah mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap 96 lembaga pemerintah. Di mana lembaga-lembaga tersebut ada yang dibentuk berdasarkan Keppres, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-Undang (UU).

Tetapi, Tjahjo tidak menyebut lembaga mana saja yang masuk ke dalam 96 tersebut. Dia mengakui bahwa lembaga yang dibentuk dengan UU membutuhkan waktu yang lebih lama jika dilakukan pembubaran. “Memang yang dibentuk dengan UU proses panjang. Tapi kan boleh ada evaluasi. Sementara yang dibentuk dari PP yang bisa cepat. Kita lihat detil urgensinya dulu,” ungkapnya.

(aky)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini