Kasus Corona Melonjak, Pakar Epidemiologi Soroti Ketegasan Pemerintah

Muhamad Rizky, Okezone · Sabtu 11 Juli 2020 06:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 11 337 2244690 kasus-corona-melonjak-pakar-epidemiologi-soroti-ketegasan-pemerintah-FBS2Gnh0xQ.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif menilai, lonjakan kasus positif virus corona merupakan kekeliruan yang dilakukan sejak awal. Hal itu diperparah dengan tidak adanya ketegasan dalam mencegah penyebaran virus.

"Sejak awalkan sudah keliru. Sejak awal pemerintah tidak tegas. Bagaimana berharap pemerintah bisa lebih tegas, dalam suasana saat ini yang sangat longgar," kata Syarif saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (11/7/2020).

Baca Juga: Tingginya Kasus Positif Corona Peringatan agar Pemerintah Lebih Serius 

Menurut Syarif, penanganan virus corona harus dikendalikan penuh oleh pemerintah dari tingkatan paling bawah hingga atas untuk melakukan pengetatan dan pencegahan. Dengan begitu, masyarakat bisa mematuhi setiap kebijakan yang diambil.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan dalam situasi darurat. Semua di bawah kendali pemerintah. Gugus Tugas saja sudah merasa on the track," ungkapnya.

Ditambahkan Syarif, pemerintah boleh saja mempertimbangkan ekonomi, namun hal itu harus seiring dengan pengawasan yang sangat ketat agar tidak ada lonjakan kasus. Apalagi, saat ini kata dia sudah banyak klaster baru yang bermunculan hal tersebut bisa memperparah kondisi jika terus dibiarkan.

"Masyarakat diminta jangan panik. Tapi jika tidak ada langkah strategis untuk menahan laju penularan. Mana mungkin masyarakat tidak panik walau yang tidak peduli angkanya juga tinggi - bisa 30 persen," bebernya.

Baca Juga:  Kasus Positif Covid-19 Hari Ini Capai 2.657, Jokowi: Ini Sudah Lampu Merah!

Syarif menambahkan, kunci menyelesaikan persoalan corona harus dilakukan secara bertahap dan komfrehensif seperti test PCR, penelusuran kontak, protokol kesehatan, dan karantina RT, dusun yang berada di zona merah.

"Pengawasan ketat pada kelompok risiko tinggi, pasar, asrama, pabrik, pesantren, rumah jompo. Jika ini dilakukan, dan ini belum terlambat. Saya yakin angka penularan bisa turun," ungkapnya.

"Selain itu, harus lebih lagi kecukupan APD pada semua faskes mulai dari pemerintah dan swasta karena tetap saja kelompok paling berisiko ada nakes pada fasilitas kesehatan," tutupnya.

(Ari)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini