Share

Perjalanan OTT KPK terhadap Pejabat UNJ hingga Kasusnya Dihentikan Polisi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 10 Juli 2020 07:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 10 337 2244086 perjalanan-ott-kpk-terhadap-pejabat-unj-hingga-kasusnya-dihentikan-polisi-pBaqcxo1aL.jpg Konferensi pers pelimpahan perkara THR pejabat UNJ di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Foto : Okezone.com/Muhamad Rizky)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi limpahan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Polisi menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

"Dengan tidak ditemukan tindak pidana korupsi, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis, 9 Juli 2020.

Lantas, bagaimana awal kasus ini bermula hingga kemudian dihentikan polisi?

Kasus itu bermula ketika tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menggelar OTT pada Rabu, 20 Mei 2020, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). KPK menggelar operasi senyap setelah mendapatkan informasi dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud.

Saat itu, Itjen Kemendikbud melaporkan informasi ke KPK bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Selanjutnya, tim KPK bergerak bersama tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut.

Kemudian, tim mengamankan Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor di lingkungan Kemendikbud. Dwi Achmad Noor diamankan beserta barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar Amerika dan Rp27.500.000.

Setelah mengamankan Dwi Achmad Noor, KPK langsung melakukan serangkaian permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi yang di antaranya, Rektor UNJ, Dekan UNJ, serta beberapa karyawan Kemendikbud.

Dari keterangan para saksi, KPK tidak menemukan unsur keterlibatan penyelenggara negara. Oleh karenanya, KPK menyerahkan tindak lanjut OTT tersebut ke pihak kepolisian. Sebab, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, KPK hanya dapat memproses tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Polda Metro Jaya selanjutnya menerima limpahan kasus tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan guna membuat terang kasus ini. Namun, sehari setelah kasus itu dilimpahkan, polisi melepas tujuh orang yang diduga terlibat.

Hingga akhirnya, Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus ini. Kasus ini kemudian diserahkan Polda Metro Jaya ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemendikbud, pada Kamis, 9 Juli 2020. Itu karena polisi tidak menemukan kecukupan unsur tindak pidana korupsi setelah memeriksa sekira 44 saksi.

Baca Juga : Polisi Limpahkan Kasus THR Pejabat UNJ ke Kemendikbud

Padahal, ketika KPK melancarkan OTT terdapat dugaan awal bahwa Rektor UNJ berupaya meminta sumbangan dari para dekan fakultas dan lembaga di UNJ. Para dekan diminta mengumpulkan uang THR masing-masing Rp5 juta yang dikumpulkan melalui Dwi Achmad Noor.

Rencananya, THR tersebut diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Dari hasil permintaan sumbangan itu, terkumpul uang sebesar Rp55 juta. Uang itu merupakan sumbangan dari delapan fakultas, dua lembaga penelitian dan pascasarjana UNJ. Berdasarkan dugaan awal, Dwi Achmad Noor membagikan uang tersebut ke sejumlah karyawan Kemendikbud.

Baca Juga : Polisi Hentikan Kasus OTT Rektor UNJ, Ini Tanggapan KPK

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini