Sidang Korupsi Alkes, Wawan Sebut Perusahaannya Beroperasi Sebelum Atut Jadi Gubernur

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 09 Juli 2020 21:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243996 sidang-korupsi-alkes-wawan-sebut-perusahaannya-beroperasi-sebelum-ratu-atut-jadi-gubernur-vCq0T4cWE0.jpg Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi terkait pengadaan alkes di RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Agenda persidangan kali ini yaitu penyampaian nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa.

Dalam nota pembelaannya, terdakwa Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan curhat awal mula menjadi pengusaha. Ia mengaku sudah menjadi pengusaha sebelum kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten.

Bahkan, Wawan mengklaim bahwa perusahaan yang dibangunnya sudah mengerjakan beberapa proyek di sejumlah daerah, BUMN, dan kementerian sebelum terjadi pemekaran Banten.

"Perusahaan saya, serta perusahaan lainnya yang ada di bawah kendali saya telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan memperoleh pekerjaan dari NON SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya dan kemudian pada tahun 2001, jauh sebelum kakak saya menjabat sebagai (Plt) Gubernur Provinsi Banten, saya sudah mengerjakan pekerjaan dari Dinas/SKPD Provinsi Banten," kata Wawan saat menyampaikan pledoi dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2020).

Wawan menjelaskan bahwa dirinya dibesarkan oleh keluarga pengusaha dan menjalankan usaha jauh sebelum kakaknya diangkat menjadi (Plt) Gubernur Provinsi Banten. Oleh karenanya, Wawan memastikan bahwa penghasilan yang diperolehnya bukan hanya berasal dari proyek APBD Provinsi Banten saja.

"Namun juga memperoleh proyek-proyek yang bersumber dari Non APBD Provinsi Banten yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat (APBN), Instansi Vertikal, BUMN dan Perusahaan Swasta," ucap Wawan.

Menurut Wawan, jaksa penuntut umum pada KPK sejauh ini menganggap dirinya baru memulai usaha ketika kakaknya menjabat sebagai (Plt) Gubernur Provinsi Banten. Wawan juga menduga JPU berasumsi bahwa perolehan hartanya hanya bersumber dari proyek-proyek APBD Pemerintah Provinsi Banten saja.

Padahal, sambung Wawan, dirinya sudah mulai berkiprah menekuni usaha warisan ayahnya, Chasan Sochib. Dari situ, Wawan fokus menjalani bisnis dan akhirnya mendirikan PT. Buana Wardana Utama pada tahun 1993, PT. BaliPacific Pragama pada tahun 1995, hingga PT. Putra Perdana Jaya diakuisisi pada tahun 1999.

"Belajar dari pengalaman orang tua dalam melakukan beberapa usaha yang dikelola, saya juga berkonsentrasi pada industri yang sama yaitu Jasa konstruksi dan perdagangan," tutur Wawan.

Diceritakan Wawan, dirinya mendapat modal dari sang ayah saat awal kali meniti karir menjadi pengusaha. Modal yang diberikan berupa uang senilai Rp 3 miliar dan sejumlah tanah. "Kemudian seluruhnya telah diakumulasikan menjadi modal dan masuk dalam aset pengembangan usaha yang saya jalani, keuntungan-keuntungan yang berkelanjutan, biaya pengembangan/ekspansi usaha-usaha, yang akhirnya juga menjadi cikal bakal berdirinya PT. Bali Pacific Pragama (BPP) dan Perusahaan lainnya," ungkap Wawan.

"Melalui perusahaan-perusahaan tersebut diatas, Saya memperoleh pekerjaan-pekerjaan dengan skala menengah dan besar melalui pelelangan-pelelangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan BUMN baik yang berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, Jawa Tengah, dan Banten," imbuhnya

Baca Juga : Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Kontrol Penyaluran Bansos Corona

Baca Juga : Tukang Ojek 63 Tahun Ditusuk Penumpangnya

Wawan dengan tegas menampik tudingan jaksa penuntut umum KPK lewat dakwaannya. Menurut Wawan, dakwaan dan tuntutan JPU jelas-jelas mengabaikan peristiwa hukum dan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi serta para ahli.

"Padahal sebenarnya tidak demikian sebagimana ahli TPPU menyampaikan ada hubungan kausal antara tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebagai predicate crime dan TPPU sebagai ilirnya. Jadi Tindak pidana TPPU tidaklah berdiri sendiri namun merupakan kelanjutan dari pidana tipikor yang terdapat kerugian negara," kata Wawan.

Sebelumnya, Adik kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Wawan, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum pada KPK. Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) tersebut juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp5 miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Jaksa meyakini Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes di RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Wawan juga diyakini terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

‎Dalam perkara ini, Bos PT Balipasific Pragama (PT BPP), Wawan didakwa telah melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.

Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Selain itu ia juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini