Polisi Hentikan Kasus OTT Rektor UNJ, Ini Tanggapan KPK

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 09 Juli 2020 18:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243862 polisi-hentikan-kasus-ott-rektor-unj-ini-tanggapan-kpk-Z6LxDkHmBc.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada Rabu 20 Mei lalu.

Dihentikannya penyelidikan karena Polisi tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi usai memeriksa 44 orang saksi dua diantaranya adalah saksi ahli pidana.

Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati penghentian penyelidikan kasus tersebut. Upaya penyelidikan terhadap kasus sepenuhnya kewenangan Polda Metro Jaya (PMJ).

"KPK menghargai upaya yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2020).

Ali mengatakan, pihaknya juga ikut melakukan supervisi terkait pemeriksaan 44 saksi oleh Polda Metro Jaya.

"KPK sebelumnya juga telah melakukan supervisi dengan antara lain fasilitasi saksi-saksi dan ikut pula pada gelar perkara terhadap penyelidikan tersebut," kata Ali.

Bahkan Ali mengungkapkan bahwa, Penyerahan penanganan kasus ini kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dinilai hal yang lazim. Sebab KPK juga melakukan hal serupa ketika melakukan tangkap tangan bersama Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) terhadap oknum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Baca Juga: Polisi Limpahkan Kasus THR Pejabat UNJ ke Kemendikbud

"Yaitu ketika melakukan tangkap tangan bersama Bawas MA untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.

Diketahui, penghentian kasus dugaan korupsi yang menjerat rektor UNJ, Komarudin serta pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinyatakan tidak sempurna perbuatan pidanya.

"Penyidik berpendapat bahwa tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi sesuai konstruksi hukum yang tertuang dalam hasil penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Kantornya, Kamis (9/7/2020).

Kasus dugaan gratifikasi THR tersebut bermula saat Inspektorat Jenderal Kemendikbud bersama KPK melakukan tangkap tangan pada 20 Mei 2020. Tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menangkap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor saat membawa uang ke kantor Kemendikbud.

Uang itu hendak diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Barang bukti yang disita sebesar USD1.200 dan Rp27.500.000.

KPK sempat menyebut dugaan keterlibatan Rektor UNJ dalam pengumpulan uang tersebut. Namun, KPK menyatakan tidak menemukan unsur penyelenggara negara dalam kasus tersebut dan langsung melimpahkannya kepada pihak kepolisian.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini