KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 09 Juli 2020 16:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243809 kpk-monitor-implementasi-bansos-covid-19-di-dki-jakarta-dan-kemendes-pdtt-w8KKfXqOM8.jpg Foto Istimewa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos), terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam dua agenda terpisah.

Pada agenda pertama, dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, bertempat di Ruang Pola Balaikota DKI Jakarta, pada pukul 09.00 WIB hingga 10.30 WIB.

Sedangkan, agenda kedua dihadiri oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, yang diterima oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya. Kegiatan bertempat di Gedung Kementerian Desa PDTT, pada pukul 11.30 WIB hingga 13.30 WIB.

"Kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progress penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan database berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh," ujar Plt Juru bicara KPK, Ipi Maryati, Kamis (9/7/2020).

 Bansoso

Di depan Gubernur DKI, KPK meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Dalam paparannya, Anies menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya. Pihaknya juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

"Pada kesempatan tersebut KPK juga mengingatkan agar pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel," kata Ipi.

Sementara itu, dalam agenda kedua Wakil Ketua KPK mendengarkan paparan Menteri Desa PDTT yang menyampaikan bahwa telah dilakukan penyaluran BLT untuk 7,7 juta kepala keluarga (KK) dengan penerima terbanyak merupakan petani, yaitu sebanyak 88%. Sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik dan guru.

Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Desa PDTT adalah terkait keberlanjutan program-program Kemendes salah satunya revitalisasi Bumdes. KPK menilai program Bumdes cukup baik untuk dilanjutkan. Metode replikasi praktik Bumdes dari satu daerah yang berhasil adalah cara yang paling baik. Namun demikian, harus tetap memperhatikan keunikan wilayah, sehingga perlu dimodifikasi agar dapat diterapkan secara nasional.

"Merespon saran dari KPK, Kemendes PDTT akan melakukan inventarisasi Bumdes dengan kriteria Bumdes yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Kemendes juga akan melibatkan perguruan tinggi di masing-masing wilayah dalam melakukan pendampingan terhadap Bumdes," ungkapnya.

Kegiatan yang sama juga telah dilakukan KPK sebelumnya kepada Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini