Share

PDIP: Jangan Ada Pikiran Rieke Diah Pitaloka Dihukum!

Abdul Rochim, Koran SI · Kamis 09 Juli 2020 13:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243663 pdip-jangan-ada-pikiran-rieke-diah-pitaloka-dihukum-GIJxvnIVPs.jpg Rieke Diah Pitaloka (Foto: Okezone)

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka resmi dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selanjutnya posisinya digantikan M Nurdin.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Ketua Baleg, Rieke sementara akan bertugas penuh di Komisi VI yang selama ini juga menjadi tugasnya selain di pimpinan Baleg.

”Komisi VI butuh fokus, kenapa? Karena Menteri BUMN (Erick Thohir) melaksanakan pembaruan dengan melaksanakan mengklaster BUMN,” ujar Bambang Wuryanto kepada wartawan di ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: PDIP Akui Rieke Dicopot karena RUU HIP dan Omnibus Law 

Politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan, dari 142 BUMN, sekarang ini tinggal 107, dan ini akan diturunkan terus sampai ke angka 80-90 BUMN. Selanjutnya akan turun menjadi 70. Klaster BUMN juga diturunkan dari 27 menjadi 12 klaster. Masing-masing Wakil Menteri memegang 6 klaster.

”Nah, Mbak Rieke yang fokus-fokus begini, begini bos,” kata Bambang Pacul sambil mengacungkan jempolnya.

”Itu clear, sudah pernah dibuktikan di lapangan. Jadi jangan pernah ada pikiran, Mbak Rieke salah, dihukum, dicopot, dirotasi, itu pikiranmu (wartawan). You are wrong..! Clear? Ceto?” ungkapnya.

Baca Juga: PDIP Benarkan Rieke Diah Pitaloka Dicopot dari Pimpinan Baleg DPR 

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Utut Adianto mengatakan, Fraksi PDIP telah meluncurkan surat ke Kesekjenan DPR yang isinya pergantian Wakil Ketua Baleg dari Rieke Diah Pitaloka kepada M Nurdin. ”Pergantian ini tentu bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat, Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat. Kalau kita lihat omnibus law sudah mendekati titik-titik yang krusial. Selain omnibus, tentu saja ada RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP),” kata Utut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini