Menko PMK: Sholat Idul Adha Diperbolehkan dengan Pengecualian

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 09 Juli 2020 13:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243644 menko-pmk-sholat-idul-adha-diperbolehkan-dengan-pengecualian-gCyLgEiGSR.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mengizinkan masyarakat menggelar Sholat Idul Adha 1441 Hijriah dan penyembelihan hewan kurban ditengah pandemi Covid-19. Namun, dengan syarat wilayah tersebut harus dilihat status zonasinya terlebih dahulu.

“Penyelenggaraan Sholat Idul Adha diputuskan bahwa dibolehkan dengan pengeculian. Yaitu terutama kelayakan tempat tersebut dilihat dari status zonasinya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam konfrensi pers persiapan penyelenggaraan Idul Adha 1441 Hijriah di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Diketahui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membagi sejumlah kategori zona daerah yang terpapar virus corona. Ada 4 kategori zona berdasarkam tingkat kasus Covid-19 yaitu hijau, kuning, orange dan merah.

Untuk zona dengan warna hijau artinya suatu wilayah yang tidak terdampak atau tidak ada kasus Covid-19 baru. Sementara, zona warna kuning merujuk pada wilayah dengan risiko rendah, warna orange untuk risiko sedang dan warna merah untuk risiko tinggi.

Muhadjir melanjutkan, wilayah mana saja yang diperbolehkan menggelar sholat dan menyembelih hewan kurban itu harus berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebab, lanjut Muhadjir, Gugus Tugas mengetahui wilayah mana saja yang sudah aman dari penyebaran dan penularan Covid-19.

“Itu jadi dasar pertimbangan pertama,” terangnya.

Lebih lanjut menurutnya untuk hal operasional dari penerapan Sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ditengah pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan ini akan dibahas lebih detail oleh lembaga terkait.

“Ketiga untuk hal yang lebih operasional dari ketentuan yang sudah ditetapkan Kementrian Agama akan dibahas lebih detil. Dan operasional dari kementrian dan lembaga terkait yaitu Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam, Kementrian Agama, Kemenkes, Kemenhub, kemendagri. Untuk lembaga BNPB, Gugus Tugas, Polri dan TNI,” terangnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini