KPK Sita Uang dan Dokumen Proyek Usai Geledah 10 Lokasi di Kutai Timur

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 09 Juli 2020 02:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 337 2243431 kpk-sita-uang-dan-dokumen-proyek-usai-geledah-10-lokasi-di-kutai-timur-LCk3gNKRx1.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 lokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, hari ini. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi barang bukti kasus dugaan suap terkait pekerjaan proyek di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

"Hari ini (Rabu, 8 Juli), tim penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang berada di Kabupaten Kutai Timur," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya.

Adapun, 10 lokasi yang digeledah tim penyidik KPK yakni, Kantor Bupati; Kantor Bapeda; Kantor Pekerjaan Umum; Kantor BPKAD; Rumah Jabatan Bupati; Kantor DPRD Kutai Timur.

Kemudian, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur; Kantor Bapenda Kabupaten Kutai Timur; Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur; serta Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Dari beberapa lokasi tersebut, tim penyidik lembaga antirasuah melakukan penyitaan. Ditekankan Ali, penyitaan tersebut dilakukan setelah tim penyidik mengantongi surat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Beberapa barang yang diperoleh dalam kegiatan tersebut diantaranya berupa dokumen-dokumen proyek, sejumlah uang dan catatan-catatan penerimaan uang. Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, ISM dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, EU sebagai tersangka. Pasutri tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait sejumlah proyek pekerjaan di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

Selain pasutri tersebut, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara ini. Kelima tersangka lainnya itu yakni, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), MUS; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), SUR. Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) ASW, serta dua pihak swasta rekanan proyek, AM dan DA.

Baca Juga : Aksi Maria Lumowa Bobol Bank Rp1,7 Triliun Diduga Dibantu 'Orang Dalam'

Baca Juga : Dinkes Sebut Limbah Medis di TPA Sumur Batu Sampah Rumah Tangga

Dalam perkara ini, Bupati Kutai Timur dan istrinya diduga menerima uang sebesar Rp2,65 miliar dari rekanan di Dinas PU dan Dinas Pendidikan pada Juni 2020. Uang itu diterima bersama-sama dengan Kepala Bappeda Kutim, MUS; Kadis PU Kutim, ASW; dan Kepala BPKAD Kutim, SUR.

Sebelumnya, masing-masing mereka juga diduga pernah menerima Rp100 juta dari rekanan sebagai THR, pada Mei 2020. ISM juga disebut pernah mendapat tambahan uang Rp125 juta dari rekanan untuk kebutuhan pencalonan di Pilkada 2020.

Diduga, terdapat juga beberapa transaksi keuangan dengan nilai total Rp4,8 miliar yang mengalir ke sejumlah buku rekening atasnama tersangka MUS. Terdapat juga aliran uang sebesar Rp200 juta yang mengalir ke istri Bupati Kutim dari seorang rekanan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini