Guru Besar UGM Anggap Nadiem Tak Kompeten Urus Pendidikan

Bima Setiyadi, Koran SI · Rabu 08 Juli 2020 14:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 08 337 2243078 guru-besar-ugm-anggap-nadiem-tak-kompeten-urus-pendidikan-Omvoa5ij56.jpg Mendikbud Nadiem Makarim. (Sindo)

JAKARTA – Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo menyebut Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan di Indonesia.

Nadiem dianggap belum dapat mewujudkan secara nyata program dan visi Nawacita sebagai Mendikbud sebagaimana harapan tinggi yang telah disematkan kepadanya saat ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan," ujar Wahyudi Kumorotomo dalam diskusi zoom dan live Youtube Pustakapedia bertema, “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”pada Selasa (7/7/2020).

Diskusi online itu juga diikuti beberapa pembicara. Pengantar diskusi CEO Pustakapedia, Akhmad Muzambik, narsum pakar pendidikan Doni Koesoema A dan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, pemantik David Krisna Alka Editor in Chief Pustakapedia, serta dimoderatori Andriansyah Syihabuddin.

Wahyudi menjelaskan, ada konteks berbeda di Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah,” ujarnya.

“Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar,” katanya.

Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar. Program ini, menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat.

"Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tuturnya.

Begitu juga dengan perkembangan sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D-1,D-2, D-3 (1,8%), dan S-1 ke atas (4,11%).

“Terkait hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem,” ucapnya.

Baca Juga : Surati Nadiem, ATVSI Desak Kemendikbud Kaji Ulang Konten Asing Netflix bagi Pendidikan

Wahyudi juga meragukan Strategi Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70%.

"Bagaimana mungkin pada 2019 berada di angka partisipasi 4,11% lalu melompat ke angka 70% hanya dalam empat tahun?" kata Wahyudi.


Baca Juga : Beri Raport Merah ke Nadiem, Azyumardi Azra: Kebanyakan Angin Surga!

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini