Share

KPK Siap Bantu KY Telusuri Rekam Jejak Hakim Adhoc MA

Sabir Laluhu, Koran SI · Selasa 07 Juli 2020 20:43 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 07 337 2242768 kpk-siap-bantu-ky-telusuri-rekam-jejak-hakim-adhoc-ma-wtbSrAfoxA.jpg Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap membantu Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim adhoc Tipikor dan PHI Mahkamah Agung (MA) tahun rekrutmen 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, pimpinan KPK telah menerima kedatangan dan bertemu dengan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dan jajaran staf KY di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 2 Juli 2020.

Saat pertemuan ada empat orang pimpinan KPK yang hadir. Masing-masing Ketua KPK Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri bersama tiga Wakil Ketua KPK yakni Nawawi, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak ikut karena sedang ada kegiatan lain.

Nawawi membeberkan, saat pertemuan para pihak membahas secara umum tentang penyelenggaraan rekrutmen calon hakim adhoc pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA).

Sementara, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyampaikan permintaan agar KPK menyediakan sejumlah data terkait para calon. Satu di antaranya yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ketua KY Pak Jaja minta catatan LHKPN dan lain-lain tentang calon hakim adhoc itu. Seperti permintaan-permintaan K/L (Kementerian/Lembaga) lainnya saat melakukan rekruitmen pejabat di lingkungannya, KPK selalu membantu memberikan data yang diminta," ujar Nawawi.

Mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar ini mengungkapkan, 'lain-lain' yang dimaksud belum dipaparkan dalam pertemuan saat itu. Karenanya Nawawi belum mau berspekulasi apakah 'lain-lain' maksudnya juga termasuk pelaporan gratifikasi, indikasi/dugaan adanya laporan dari masyarakat ke KPK atas nama-nama calon, dan ada kasus dugaan yang ditangani KPK terkait nama-nama calon. Pasalnya KPK masih menunggu surat resmi dari KY.

"Sementara LHKPN saja (spesifik disampaikan saat pertemuan), tapi akan disusul surat permintaan. Jumat lalu (2 Juli 2020) baru mnyampaikan saja. Suratnya belum diajukan. Saat pertemuan, belum ada nama-nama yang disampaikan atau diutarakan pihak KY," bebernya.

Baca Juga : Takut-takuti Warga dengan Pistol, 2 Badit Nyaris Tewas Dihakimi Massa 

Baca Juga : Menko Polhukam Panggil 4 Institusi Terkait Kasus Djoko Tjandra

Mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini menggariskan, pihaknya mengapresiasi langkah KY meminta bantuan KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon hakim pengadilan tipikor dan PHI. Nawawi menegaskan, langkah yang dilakukan KY ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta agar menjaga calon-calon yang nanti terpilih tidak ada kaitan dengan dugaan kasus korupsi.

"Iya tentu arahnya ke sana. Dan, ini memang sudah menjadi mekanisme rekrutmen yang dijalankan KY selama ini," ucap Nawawi.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini