Terima Usulan Pilkada e-Voting, KPU: Jangan Hilangkan Kultur Pemungutan Suara Langsung

Felldy Utama, iNews · Senin 06 Juli 2020 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 06 337 2241890 terima-usulan-pilkada-e-voting-kpu-jangan-hilangkan-kultur-pemungutan-suara-langsung-9pEpnyFfKS.jpg Ketua KPU RI, Arief Budiman (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman mengaku ada sejumlah pihak yang mengusulkan agar sistem kepemiluan ke depannya termasuk dalam Pilkada 2020 untuk lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya, pemungutan suara yang dilakukan secara daring (online).

"Untuk pemungutan dan penghitungan suara, ada banyak masukan supaya pakai online ya, vote online," kata Arief dalam diskusi bertajuk 'Pemilu di masa pandemi' yang digelar Gugus Tugas Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Kendati demikian, ia merasa usulan tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia. Menurut dia, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyamabut pesta demokrasi sangat tinggi dengan dilakukan pemungutan suara secara langsung.

"Tapi KPU berdasarkan pengalaman lihat pemilu di banyak negara, kebetulan saya juga lihat sendiri, menurut saya kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara langsung, itu tetap manual," ujarnya.

 Pilkada

Meski begitu, ia mengakui apabila saat ini KPU tengah mendorong agar rekapitulasi suara tidak akan dilakukan secara manual, artinya hasil rekapitulasi akan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

"Ini yang mau kita dorong, mungkin belum sampai ke pemungutan suaranya, tapi sampai rekapnya. Mudah-mudahan ketika revisi undang-undang ini dilakukan termasuk untuk Pemilu 2024, e-rekap ditetapkan menjadi hasil pemilu," tuturnya.

Sehingga, kata Arief, apabila tahapan ini dilakukan secara elektronik, maka nantinya sudah tidan ada lagi rekapatulasi berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga ke Provinsi yang memakan waktu berhari-hari.

"Nah itu KPPS yang biasanya bikin apa namanya salinan untuk diberikan kepada saksi ratusan lembar itu, enggak perlu ada lagi, partai politik peserta pemilu enggak perlu kirim saksi, itu juga akan dikirimkan. Jadi sangat simpel kalau ini disetujui," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini