PKS : Kita Tunggu Pak Jokowi, Mau Reshuffle Monggo, Kecilin Struktur Monggo

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 04 Juli 2020 13:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 04 337 2241117 pks-kita-tunggu-pak-jokowi-mau-reshuffle-monggo-kecilin-struktur-monggo-Lgkpp7sXEW.jpg Politikus PKS Mardani Ali Sera (Foto: Okezone)

JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengomentari pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sidang kabinet paripurna, pada 18 Juni 2020. Di mana, saat itu Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap para menterinya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi juga mengisyaratkan akan merombak kabinet.

Mardani menunggu sikap nyata Presiden Jokowi terkait tindaklanjut atas pidatonya di sidang kabinet paripurna. Kata Mardani, PKS mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet ataupun perampingan struktur pemerintahan yang dianggapnya terlalu gemuk.

"Kita nunggu Pak Jokowi mau reshuffle monggo, mau kecilin struktur pemerintahan monggo, kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik dapatkan haknya," kata Mardani saat mengikuti diskusi Polemik Trijaya dengan tema 'Menanti Perombakan Kabinet' yang disiarkan secara langsung, Sabtu (4/7/2020).

Baca Juga: Politikus PDIP Nilai Wajar Jokowi Marah saat Kinerja Menterinya Buruk

Lebih lanjut, Mardani menilai ada tiga sudut pandang ketika Jokowi berpidato yakni, dari segi aktor, sistem, dan kultur. Dari sudut aktor, kata Mardani, wajar jika Presiden Jokowi marah terhadap menterinya. Tapi, sambungnya, kemarahan itu akibat kebijakan atau keputusan Jokowi sendiri.

"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 itu sudah maksimal. Jangankan antar Kementerian antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasi nya kadang-kadang susah, Apalagi antar Kementerian. Apalagi, di negara maju selalu slim. Reformasi birokrasi ditandai dengan miskin struktur kaya fungsi," bebernya.

Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang bisa disatukan padukan untuk saat ini.

"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," ungkapnya.

Kedua, Mardani juga melihat ketidakserasian antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, kata Mardani selaku anggota Komisi II, pihaknya juga sedang membahas revisi UU Partai Politik dan UU Pemerintahan Daerah, serta UU Desa.

"Karena kan sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat kemana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI ayo di-reset balik, paket undang-undang penataan otonomi daerah kita belum kelar. Dikelarin," paparnya.

Baca Juga: Ketika Tangan Presiden Jokowi Ikut Bergetar saat Marah ke Menterinya 

Ketiga, Mardani juga meminta agar anggaran yang ada saat ini lebih diprioritaskan ke program yang lebih kerakyatan. Oleh karenanya, pidato Jokowi itu, kata Mardani, seharusnya bisa menjadi cambuk bagi para menterinya.

"Pak Jokowi marah 18 Juni, 28 Juni dirilis, ini khusnudzonnya memberi kesempatan kepada menteri. Dengan dirilis para menteri tidak bekerja dengan baik," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini