Hari Ini, Imam Nahrawi Hadapi Sidang Putusan Kasus Korupsinya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 29 Juni 2020 06:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 29 337 2237915 hari-ini-imam-nahrawi-hadapi-sidang-putusan-kasus-korupsinya-Ughh6K240o.jpg Imam Nahrawi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, hari ini, Senin (29/6/2020). Sidang putusan rencananya digelar pukul 10.00 WIB.

Nahrawi bakal menjalani sidang vonis atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait percepatan proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Insya Allah sidang putusan Pak Imam (Nahrawi) hari Senin ini, jam 10 pagi," kata Kuasa Hukum Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab saat dikonfirmasi Okezone, Senin (29/6/2020).

Wa Ode mengaku belum mengetahui apakah terdakwa Imam Nahrawi akan dihadirkan di PN Jakarta Pusat, atau hanya lewat video conference, pada sidang putusannya hari ini. Namun, Wa Ode mengaku sudah meminta agar Imam Nahrawi bisa dihadirkan secara langsung di pengadilan.

"Entah nanti sidangnya seperti apa. Beberapa waktu yang lalu, saat pemeriksaan saksi, kami sudah mohon agar Pak Imam bisa dihadirkan di persidangan, bahkan Majelis Hakim juga menyampaikan agar sebaiknya saat pemeriksaan terdakwa, JPU bisa menghadirkan Pak Imam di Pengadilan, tapi pihak KPK tidak memberikan izin," bebernya.

Wa Ode berharap majelis hakim dapat memberikan putusan terhadap Imam Nahrawi dengan adil sesuai fakta hukum. Wa Ode berdalih bahwa fakta persidangan menunjukkan jika kliennya tidak bersalah.

"Sebagaimana fakta persidangan, sudah jelas bahwa tidak ada fakta hukum Pak Imam pernah menerima uang-uang yang dituduhkan oleh JPU. Kami yakin Insya Allah majelis hakim akan menjatuhkan vonis seadil-adilnya sesuai fakta hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nahrawi juga dituntut untuk membayar uang denda sebesar Rp500 subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa juga melayangkan tuntutan tambahan terhadap Nahrawi berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp19.154.203.882 (19 miliar). Nahrawi diminta untuk membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusannya berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Jika dalam waktu satu bulan setelah inkrakh tidak dibayar, maka harta benda Nahrawi bakal disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun, jika Nahrawi tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama 3 tahun.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta agar mencabut hak politik Nahrawi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokoknya.

Jaksa meyakini Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap Rp 11.500.000.000 bersama-sama dengan mantan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Uang tersebut disebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.

Baca Juga : Peristiwa 29 Juni : Brasil Juara Piala Dunia, Ahok Lahir

Baca Juga : Sempat Keluhkan Biaya, Warga Malaysia di Riau Sembuh Corona

Jaksa juga meyakini Nahrawi terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 8.648.435.682 bersama-sama Ulum. Ulum berperan sebagai perantara uang yang diterima dari berbagai sumber untuk Imam Nahrawi.

Nahrawi diyakini melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Pasal 12B ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini