Usai Diperiksa KPK, Agus Martowardojo Ogah Komentari Sengkarut Pencetakan Uang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 25 Juni 2020 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 25 337 2236482 usai-diperiksa-kpk-agus-martowardojo-ogah-komentari-sengkarut-pencetakan-uang-XDK6we4cl0.jpg Foto Istimewa

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, hari ini. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut membantah diperiksa terkait soal proyek pencetakan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 di Australia.

Agus enggan mengomentari lebih lanjut ihwal proyek pencetakan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 yang sempat heboh pada tahun 2014 itu. Ditekankan Agus, pemeriksaannya pada hari ini tidak berkaitan dengan hal tersebut.

"Itu enggak ada hubungan dengan itu. Oke saya tidak komentar soal itu, sudah ya," kata Agus usai menjalani pemerikaaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2020).

Agus mengaku bahwa pemeriksaan hari ini berkaitan dengan kasus korupsi proyek penerapan e-KTP. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dibeberkan Agus, penyidik menggali keterangannya terkait proses penganggaran e-KTP yang kini berujung rasuah.

"Saya dimintakan keterangan terkait dengan proses anggaran yang dilakukan Kemendagri hubungan dengan Kemenkeu dengan DPR Komisi II dan saya kira jelaskan kurang lebih yang ditanyakan sama yang lalu," ujar Agus.

 gedung KPK

Agus Martowardojo sudah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Untuk pemeriksaan kali ini, Agus digali keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Agus Martowardojo disebut-sebut memiliki peran penting dalam memuluskan proyek e-KTP. Utamanya, ihwal skema tahun jamak atau multiyears dalam proses penganggaran proyek e-KTP.

Terkait dengan skema tahun jamak atau multiyears dalam proyek e-KTP, dijelaskan Agus bahwa, kontrak multiyears tersebut hanya permohonnan izin dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk mengerjakan proyek yang pelaksaanannya perlu waktu lebih dari setahun. Dengan kontrak tahun jamak tersebut, Kemendagri tidak perlu menggelar lelang proyek kembali di tahun berikutnya.

"Kalau Kemenkeu mereview dan menyetujui artinya kalau melaksanakan proyek itu bisa dilaksanakan lebih dari 12 bulan. Jadi untuk Kemendagri kalau seandainya sudah menujukk satu vendor itu nanti tidak perlu lakukan lelang lagi tahun depannya karena sudah ada multiyears kontrak jadi, menjelaskan itu," beber Agus.

"Dan mulitiyears kontrak itu memang untuk proyek-proyek yang masa pembangunan lebih dari satu tahun memang harus multiyears kontrak kalau tidak terpaksa memilih kembali atau lelang kembali kontraknya," sambungnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini