Ombudsman RI Sebut Rapid Test Covid-19 Berbayar Resahkan Masyarakat

Agregasi Sindonews.com, · Senin 22 Juni 2020 22:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 22 337 2234601 ombudsman-ri-sebut-rapid-test-covid-19-berbayar-resahkan-masyarakat-yUf07vdChr.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Biayanya rapid tes Covid-19 berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per orang, membuat keresahan warga. Namun, di sisi lain, uji tersebut menjadi salah satu syarat wajib bagi mereka yang hendak bepergian ke luar daerah.

Sementara itu, pemerintah baru-baru ini telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19. Dari semula alokasi dananya sebesar Rp405,1 triliun, kini jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp695,2 triliun.

Menurut anggota Ombudsman RI Laode Ida, ada tiga penyebab kenapa masyarakat mulai menyoalkan metode rapid test berbayar.

"Pertama, prosedur birokratis dan memakan waktu sehingga menunggu lama untuk proses tesnya mulai dari daftar hingga hasilnya," ungkapnya saat dihubungi Sindonews.com, Seniin (22/6/2020).

 Rapid tes

Selain itu, Laode menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melakukan uji cepat tersebut cukup mahal. Hal itu menurutnya akan menyulitkan masyarakat yang begitu terdampak di masa pandemi.

"Biaya capai Rp300 ribu hingga sejuta. Itu pun tergantung dari tempatnya di mana dia melakukan rapid test itu. Itu tidak murah bagi masyarakat umum. Jangan bandingkan dengan 'kantong' mereka yang berpunya, kalangan pejabat atau perjalanan dinas dengan biaya pemerintah," terang dia.

Persoalan berikutnya, lanjut Laode, masa berlakunya tes itu hanya untuk satu kali perjalanan. Misalnya, sekali melakukan penerbangan ke luar kota, maka harus melakukan rapid test lagi pada saat balik.

 

Belum lagi, hasil uji cepat itu tidak menjamin bahwa orang tersebut tetap negatif Covid-19 dan tidak akan terinfeksi selama melakukan perjalanannya. Karena itu dirinya mengaku heran kalau rapid test itu menjadi suatu kewajiban.

"Warga yang kerap mengurus administrasi untuk perjalanan luar kota harus direpotkan dengan jangka waktu rapid test yang berlaku hanya tiga hari. Makanya ini sebetulnya aneh kalau kemudian rapid test yang hasilnya negatif itu merupakan suatu kewajiban," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini