Mendagri, DPR & KPU Duduk Bareng Bahas Pilkada 2020

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 19 Juni 2020 15:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 19 337 2232963 mendagri-dpr-kpu-duduk-bareng-bahas-pilkada-2020-oXbNHV2arQ.jpg Ilustrasi Pilkada 2020/Foto: Dokumentasi Okezone

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan dan mengirimkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19. Materi tersebut akan dibahas Komisi II DPR bersama KPU dan pemerintah rapat kerja, Senin (22/6/2020).

"Nanti ada rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan penyelenggara khususnya KPU dan Mendagri Tito Karnavian untuk membicarakan terkait PKPU yang disesuaikan dengan protokol Covid-19," ujar Saan kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Saan melanjutkan, jika dalam rapat konsultasi semua lembaga menyepakati PKPU itu, maka tinggal menunggu persetujuan Kemenkumham. Nantinya akan dijadikan peraturan dalam pelaksaaan Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Belum Ada Rencana Menunda Pilkada Serentak 2020

"Kalau soal Kemenhumkam, itu kan menunggu waktu saja. Tapi secara prinsip, pemerintah, DPR, dan KPU ketika mengkonsultasikan sudah selesai dan disepakati bersama menjadi peraturan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pilkada 2020," terang dia.

Selain itu nantinya dalam rapat juga bakal meminta kepastian dan jaminan dari pemerintah pusat terkait pemenuhan anggaran tambahan Pilkada 2020.

"Kemudian, DPR juga sudah minta kepastian dan jaminan melalui Mendagri bahwa pemerintah pusat dengan berbagai cara bisa memenuhi permohonan KPU terkait anggaran. Sudah dipastikan pemerintah akan memenuhinya, karena itu jadi syarat yang diajukan KPU selain syarat-syarat lainnya," tutupnya.

Baca juga: Pilkada Serentak Disepakati Diselenggarakan 9 Desember 2020

Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 4,768 triliun. Penambahan anggaran itu dilakukan agar Pilkada serentak diselenggarakan dalat mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Hal tersebut disepakati dalam kesimpulan rapat kerja antar Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyelenggara Pemilu dan Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo pada Kamis 11 Juni 2020.

“Menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp4.768.653.968 (4,7 triliun), Bawaslu sebesar Rp478.923.004.000 (478,9 miliar) dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000 (39,5 miliar) terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan keputusan.

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini