Pantaskah Muhammad Nazarudin Terima Remisi dan JC?

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 18 Juni 2020 06:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 18 337 2231974 pantaskah-muhammad-nazarudin-terima-remisi-dan-jc-0LCq15hUVs.jpg

JAKARTA - Pemberian remisi program cuti menjelang kepada terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin menuai kecaman dan kontroversial dari berbagai kalangan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman mengungkapkan bahwa dalam kasus korupsi, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu adalah seorang pelaku utama. Sehingga, menurutnya tidak berhak menerima remisi.

"Nazarudin pelaku utama, sehingga tidak berhak jadi JC sehingga tidak berhak menerima remisi," kata Zaenur kepada Okezone, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Menurut Zaenur, Nazaruddin pun dalam perkara yang menjeratnya tidak bisa menyandang status Justice Collaborator (JC). Mengingat, dia adalah pelaku utama.

Oleh sebab itu, Zaenur menyebut, dalam peraturan perundangan, seseorang berhak menerima remisi adalah mereka yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar praktik korupsi demi mengungkap pelaku utama.

"Syarat remisi napi korupsi harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai Pasal 34A angka (1) huruf b PP 99/2012. Syarat jadi JC dalam SEMA 4/2011. Salah satunya bukan pelaku utama kejahatan," tutur Zaenur.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti mengatakan, Muhammad Nazaruddin bakal bebas resmi pada 13 Agustus 2020. Saat ini, Nazaruddin sedang mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama dua bulan, sejak 14 Juni 2020.

Nazaruddin bebas setelah mendapatkan status Justice Collaborator (JC) atau pelaku yang bersedia dan bekerjasama dengan penyidik atau penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dua surat yang menetapkan Nazaruddin sebagai JC.

Plt Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan bahwa lembaga antirasuah tidak pernah menyematkan status Justice Collaborator (JC) kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Sontak, pernyataan itu bertentangan dengan keterangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham.

Ali menjelaskan, pihaknya pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017, memang pernah menerbitkan surat keterangan bekerjasama untuk M. Nazaruddin. Penerbitan surat keterangan bekerjasama itu diberikan karena Nazaruddin mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini