Melunak, Fadli Zon Kembali Beri Pujian ke Pemerintah

INews.id, · Rabu 17 Juni 2020 16:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 17 337 2231675 melunak-fadli-zon-kembali-beri-pujian-ke-pemerintah-bcxSSxr0gQ.jpg Fadli Zon

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali memberi pujian kepada pemerintah. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu dia sampaikan di kanal YouTube Refly Harun pada Selasa (5/5/2020).

Kali ini, Fadli Zon memberikan apresiasi setelah pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap pemerintah itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun Twitter.

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19,” kata Mahfud, Selasa (16/6/2020).

Fadli Zon segera merespons cuitan tersebut. Melalui akun Twitter pula orang dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini mengapresiasi keputusan pemerintah. Dia mencuitkan ulang (retweet) ucapan Mahfud dan menyertainya dengan komentar. “Sikap bagus dari pemerintah,” kata Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini, dikutip iNews.id, Rabu (17/6/2020).

Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini juga meminta pemerintah agar segera menarik diri dari pembahasan RUU kontroversial tersebut, bukan sekadar menunda. “Tak usah ditunda, langsung ditarik saja, dicabut. RUU HIP ini mendegradasi Pancasila,” ujarnya.

Menurutnya, setiap undang-undang tak boleh berpretensi menjadi undang-undang dasar. Namun fatsoen ketatanegaraan tersebut telah dilanggar oleh RUU HIP.

Fadli menegaskan, Pancasila merupakan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, yang seharusnya menjadi acuan dalam setiap regulasi. Ironisnya, RUU HIP justru ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang.

Tidak hanya itu, dia juga memandang RUU HIP sama sekali tidak memiliki urgensi. Terlebih Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Munculnya RUU ini kita kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah kita tutup sejak lama," tutup Fadli.

Sebagaimana diketahui, RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi inisiatif DPR ditentang sejumlah elemen masyarakat, salah satunya Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

 .

Organisasi yang berdiri pada 1912 ini menilai materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah UU, terutama UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi Undang-undang

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini