2 WNI Korban Perdagangan Manusia di Kapal China Mengapung 7 Jam di Laut

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 16 Juni 2020 11:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 16 337 2230812 2-wni-korban-perdagangan-manusia-di-kapal-china-mengapung-7-jam-di-laut-GGuOLmmEEf.jpg ilustrasi/ist

JAKARTA - Jajaran Polda Kepulauan Riau (Kepri) membongkar kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perairan Karimun dengan meringkus dua tersangka. Kedua tersangka tersebut yakni berinisial HA alias A dan MHY alias D.

Kasus ini berawal pada Minggu, 7 Juni 2020, lalu. Dimana, ditemukan dua korban dugaan perdagangan orang berinisial AJ dan R, mengapung di sekitaran perairan Kabupaten Karimun. Kemudian, kedua korban tersebut ditolong oleh seorang nelayan yang sedang menjaring ikan bernama Azhar, lalu korban dibawa ke darat dan diselamatkan.

"Dari hasil interogasi awal didapati keterangan bahwa korban telah melompat dari kapal Yu-Qing Yuan Yu 901 dan pada saat ditemukan kondisi kedua WNI tersebut dalam keadaan lemah karena telah terapung-apung selama tujuh jam," kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt melalui keterangan resminya, Selasa (16/6/2020).

Selanjutnya, jajaran Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa ada beberapa orang tersangka yang berada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tim Ditreskrimum Polda Kepri pun melakukan pengejaran dengan berkordinasi dengan tim Resmob Dittipidum Bareskrim Polri serta Subdit III Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB, dinihari, tim berhasil mengamankan seorang tersangka Inisial SD dirumah nya Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan pengembangan," bebernya.

"Sehingga, pada tanggal 12 Juni 2020 tim berhasil mengamankan tersangka lainnya berinisial HA di daerah Jakarta Utara. Berikutnya pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 tim kembali mengamankan tersangka lainnya berinisial MHY alias D di Pejuang Bekasi Barat," sambungnya.

Dari hasil interogasi, ada peran dari tersangka lainnya dalam pembuatan Dokumen berupa sertifikat Basic Safety Training (BST) bagi ABK Kapal. Peran tersebut, kata Harry Goldenhard, dilakukan oleh empat orang tersangka yang saat ini telah ditahan Polres Metro Jakarta Utara terkait kasus pemalsuan dokumen BST, dengan identitas tersangka berinisial DT, RAS, SY dan ST.

"Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut adalah dengan cara melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dipekerjakan di Korea Selatan sebagai buruh pabrik dengan iming-iming mendapatkan gaji sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.perbulannya," paparnya.

"Dengan persyaratan membayar biaya pengurusan sebesar Rp.50.000.000,- per orang. Namun pada kenyataannya para korban dipekerjakan sebagai ABK di kapal penangkap ikan/cumi Yu-Qing Yuan Yu 901 yang berbendera China tanpa mendapatkan gaji selama kurang lebih 4 sampai dengan 7 bulan," imbuhnya.

Disamping itu, kata Harry, korban selama bekerja mendapatkan perlakukan keras dan pemaksaan dari kru kapal. Oleh karenanya, ada indikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh ketiga tersangka.

"Dari hasil penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan bahwa yang melakukan pengurusan dan pemberangkatan korban untuk bekerja sebagai ABK kapal dilakukan oleh sebuah perusahaan atas nama PT. Mandiri Tunggal Bahari sebagai perekrut Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal yang tidak memiliki izin," ungkapnya.

Dimana, Direktur dan Komisaris PT tersebut telah resmi ditahan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terkait kasus perekrutan dan penempatan pekerja migran indonesia tanpa izin alias ilegal.

"Barang bukti yang diamankan dari para tersangka adalah beberapa lembar buku tabungan, kartu ATM, sertifikat Basic Safety Training (BST) Palsu dan 4 unit handphone berbagai merk," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tiga tersangka diancam dengan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman paling lama 15 Tahun dan denda maksimal Rp600.000.000.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini