Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila

Tim Okezone, Okezone · Selasa 16 Juni 2020 08:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 16 337 2230724 polemik-ruu-haluan-ideologi-pancasila-UMvOoPvE3c.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik. Dari sekian alasan, RUU tersebut pada intinya dianggap dapat mendistorsi subtansi dan makna nilai-nilai Pancasila.

RUU HIP merupakan inisiatif DPR RI. Setidaknya ada tujuh partai politik yang masih mendukung RUU tersebut, meliputi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, Partai Golkar dan PPP. Sementara PKS dengan catatan, dan Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan. 

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), pemerintah tegas menolak usulan yang akan memeras Pancasila menjadi hanya tiga atau satu sila. Pancasila tidak akan diubah-ubah.

“Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham,” ujarnya.

Menurutnya, lima sila dalam Pancasila tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga. Namun, harus dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah "satu tarikan nafas".

Lagi pula pelarangan komunisme bersifat final, sebab berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hingga saat ini belum mengirimkan surat presiden (supres) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya dengan seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan.

Penolakan RUU HIP juga muncul dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di mana, dirinya mengkhawatirkan, kalau RUU HIP akan menghilangkan Pancasila, terutama sila pertama.

"Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun," tuturnya.

Serupa dilontarkan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, yang menekankan agar jangan membuat RUU yang justru membuat bangsa kehabisan energi membuatnya. "Ini sesuatu yang sebenarnya sudah selesai dan seharusnya jadi catatan sejarah," tuturnya.

Sementara Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku sepakat dengan pasal kontroversi di RUU HIP untuk dihapus. Hal itu sebagai sikap mendukung larangan komunisme, radikalisme dalam RUU HIP.

"Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," katanya.

Berikut ragam penolakan RUU HIP:

- Mendistorsi subtansi dan makna nilai-nilai Pancasila

- Menurunkan derajat Pancasila karena diatur dengan undang-undang

- Konsep Trisila lalu menjadi Ekasila, yakni "gotong royong" adalah upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila

- Melumpuhkan eksistensi sila 1 Pancasila dan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- Tidak memasukan TAP MPRS XXV/1966 tentang Pembubaran PKI ke dalam konsideran RUU.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini