Menko Polhukam Tampung Aspirasi Tokoh Agama di Yogyakarta Terkait RUU HIP

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 15 Juni 2020 06:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 15 337 2230021 menko-polhukam-tampung-aspirasi-tokoh-agama-di-yogyakarta-terkait-ruu-hip-16xwy97QGn.jfif Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Ist)

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan pondok pesantren di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (14/7/2020).

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara.

Menyikapi pro dan kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Mahfud MD menegaskan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

Sikap pemerintah, lanjut Mahfud, tidak setuju jika TAP MPRS Nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP. Pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi menjadi trisila atau ekasila.

"Baru saja saya menyampaikan sikap pemerintah pada para ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan pimpinan Pondok Pesantren di DIY. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, kecuali mengawal agar janji dan komitmen itu dipegang pemerintah dan DPR. Mari saling memahami dan saling bekerjasama untuk mencapai yang baik di dalam demokrasi yang kita bangun," tutur Mahfud MD, dalam keterangannya. 

Menko Polhukam dialog dengan tokoh agama di DIY, Minggu (14/6/2020). (Ist)

Menanggapi paparan Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU HIP, Wakil Ketua PW Muhammadiyah DIY, Hamdan Hambali mengaku sejalan dengan sikap pemerintah.

Sementara itu, Kyai Malik Madani yang juga Wakil Ketua Umum MUI DIY, mengapresiasi sikap pemerintah dalam merespons pro dan kontra RUU HIP.

"Dari pertemuan ini tampak bahwa pemerintah cukup menampung aspirasi masyatakat, sehingga tidak membiarkan RUU HIP ini melenggang begitu saja, dengan keberatan-keberatan dari masyarakat yang begitu masif. Saya kira merupakan petunjuk bagi kita bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang tidak otoriter. Jadi, tuduhan pemerintah ini otoriter, tertolak dengan kenyataan yang kita peroleh dari pertemuan pada malam hari ini," ujar Malik Madani.

Baca Juga : PDI Perjuangan Dukung Larangan Komunisme, Radikalisme dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila

Selain Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, Fahmy Akbar Idries turut mengapresiasi sikap tegas pemerintah.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah memberikan gamblang melalui Prof Mahfud, bahwa ternyata pemerintah juga baru menerima draf dari parlemen. Kedua, dijelaskan dengan tegas pemerintah menolak dua isu utama yang menjadi diskursus di publik, yaitu terkait belum masuknya TAP larangan ideologi Komunisme dan mengenai Pancasila yang diperas menjadi trisila atau ekasila. Dengan demikian keberatan dari masyarakat langsung diterima pemerintah dan langsung disikapi," tutur Fahmi.

Baca Juga : PDIP: Pancasila Bertentangan dengan Kapitalisme-Liberalisme

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, sejumlah tokoh dan pimpinan pondok pesantren menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait RUU HIP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini