Hari Media Sosial, DPR: Jangan Takut Dikriminalisasi Karena Mengkritik di Medsos

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 10 Juni 2020 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 10 337 2227448 hari-media-sosial-dpr-jangan-takut-dikriminalisasi-karena-mengkritik-di-medsos-JzAtrsc2MV.jpg Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto (foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Memperingati hari media sosial (medsos) yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/6/2020), Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengajak masyarakat untuk tetap bijak dan proporsional dalam menggunakan medsos.

“Penggunaan Media Sosial yang tepat dan bijak akan mampu mengubah apapun yang kita inginkan termasuk untuk mengawal demokrasi dan mengawal kemajuan Indonesia kedepan,” kata Didik saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Didik mengakui suara masyarakat, masukan masyarakat, kritik yang konstruktif dan keterlibatan masyarakat termasuk melalui media sosial mutlak dibutuhkan untuk memastikan pemimpin, pemerintah dan aparat negara on the track dalam pengelolaannya dan bisa memenuhi hak-hak warga negaranya.

“Tidak perlu takut untuk dikriminalisasi asalkan kita tetap bijak dan proposional menggunakan kebebasan kita. Justru dengan kebebasan yang bertanggung jawab kita bisa mencegah munculnya kesewenang-wenangan, bahkan abuse of power dari pemegang kekuasaan,” imbuh Didik.

Ketua DPP Partai Demokrat itu menekankan bila salah satu penguatan demokrasi adalah ditujukan kepada terwujudnya kebebasan berpendapat dan berbicara. Dalam konteks itu UUD 1945 memberikan jaminan kepada segenap warga negara Indonesia dalam menggunakan kebebasan berbicara dan berpendapat.

Namun kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh melanggar batas hak orang lain dan tidak boleh melanggar hukum. Untuk itu, lanjut Didik, meskipun saat ini perwujudan berekspresi, berbicara dan berpendapat melalui media sosial secara teknis sudah "borderless" alias sudah tidak bisa dibatasi, maka kearifan personal sangat dibutuhkan agar tidak melanggar hak-hak dan melanggar hukum.

“Sebab, sebebas apapun kita bisa berbicara dan berpendapat, tentu dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar yang sudah diatur dalam UU atau peraturan lainnya termasuk UU ITE,” jelas Didik.

Lebih dari itu, Politisi Partai Demokrat itu berharap khusus kepada pemegang kekuasaan untuk tetap bijak dalam menggunakan kekuasaannya dapat menghormati dan menghargai kebebasan warga negaranya dalam berbicara, berekspresi dan berpendapat termasuk melalui Media Sosial adalah kewajiban yang dijamin pemenuhannya oleh Konstitusi.

“Jangan main tangkap, jangan mudah melakukan kriminalisasi terhadap warga negaranya yang berbeda pandangan termasuk yang melakukan kritik. Pemimpin di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia tidak boleh anti kritik,” bebernya.

“Mari kita pastikan agar salah satu agenda transformasi Indonesia dalam hal stabilitas politik, yang sudah berubah pendekatannya melalui penegakan hukum, bisa berubah kembali ke kondisi sebelumnya melalui pendekatan keamanan. Karena hanya pemimpin otoriterlah yang hanya menggunakan pendekatan keamanan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, peringatan hari media sosial di Indonesia dicetuskan setiap tanggal 10 Juni. Pengusaha pemilik Frontier Consulting Group, Handi Irawan D, merupakan orang pertama yang mencetuskan hari media sosial pada 5 tahun silam, atau tepatnya 10 Juni 2015.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini