Kubu Subur Sembiring Ingin Gelar KLB, Ini Reaksi Loyalis AHY

Sindonews, Sindonews · Selasa 09 Juni 2020 16:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 09 337 2227003 kubu-subur-sembiring-ingin-gelar-klb-ini-reaksi-loyalis-ahy-71xAcjD7Qs.jpg foto: Okezone

JAKARTA - Partai Demokrat kembali diterpa kegaduhan. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu digoyang isu kongres luas biasa (KLB). Adalah Subur Sembiring dan sejumlah kader Demokrat lainnya yang merencanakan untuk menggelar KLB.

(Baca juga: Ingin Gelar KLB, Sejumlah Politikus Senior Demokrat Akan Temui Menkumham)

Bahkan Subur akan menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada hari ini, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin 8 Juni 2020.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menjelaskan, bahwa Kongres V Partai Demokrat sudah selesai.

Kongres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 15 Maret 2020 itu memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aklamasi.

Oleh karena itu, kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 hasil kongres V itu juga sudah terbentuk. Dia melanjutkan, pengurus DPP Partai Demokrat itu juga sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Saatnya kami bekerja untuk rakyat, dan sesuai intruksi Ketua Umum AHY dalam situasi mewabahnya Covid 19, seluruh kader harus membantu dalam penanganan Covid-19 termasuk berkontribusi meringankan beban rakyat akibat dampak yang ditimbulkannya," ujar Herman Khaeron dilansir Sindonews, Selasa (9/6/2020).

Dia pun tidak mengerti dengan tudingan Subur Sembiring dan politisi Demokrat yang lainnya. Karena Menkumham sendiri telah menerbitkan SK Menkumham M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Saya tidak mengerti dengan pandangan itu, karena sudah terbit juga Keputusan Menkumham M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan susunan kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025," tutup Herman Khaeron.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini