Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Anggap Dakwaan Jaksa Tidak Tepat

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 03 Juni 2020 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 03 337 2224081 kuasa-hukum-terdakwa-jiwasraya-anggap-dakwaan-jaksa-tidak-tepat-9LTb90dwsP.jpg Kuasa hukum terdakwa kasus Jiwasrya Soesilo Ariwibowo anggap dakwaan jaksa tidak tepat (Foto : Okezone.com/Arie DS)

JAKARTA - Salah satu kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Soesilo Aribowo menganggap dakwaan Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tepat. Soesilo merupakan kuasa hukum terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.

Hal tersebut diungkapkan Soesilo usai menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Soesilo menilai perbuatan kliennya dalam dakwaan yang dibuat tim Jaksa merupakan ranah pasar modal dan bukan tindak pidana korupsi.

"Sudah sejak awal saya katakan, ini persoalan pasar modal. Hampir 100 persen dakwaan adalah terkait pasar modal. Sehingga, sangat tepat kalau UU yang digunakan adalah UU pasar modal dan OJK. Keduanya, yang punya kewenangan," kata Soesilo, Rabu (3/6/2020).

Sekadar informasi, Jaksa mendakwa Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk perkara TPPU, Jaksa mendakwa dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Soesilo, penerapan pasal itu kurang tepat karena sejumlah data dan fakta yang tidak sesuai dalam dakwaan tersebut. Salah satunya, surat dakwaan tak secara jelas menguraikan perbuatan materiil apa yang dilakukan sehingga dituduh korupsi sejak 2008 sampai 2018.

"Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Namun, kami harapkan agar pasal yang didakwakan sesuai," ujarnya.

Soesilo mengaku akan membuktikan dalam persidangan bahwa kliennya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Jiwasraya. Sebab, katanya, peran Heru hanya selaku emiten dan tidak berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan.

Baca Juga : Eks Dirut Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp16,8 Triliun

Apalagi, kata Soesilo, proses jual beli saham TRAM dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) oleh Jiwasraya seperti dalam dakwaan sudah memenuhi ketentuan regulator. Adapun penurunan nilai saham milik Heru setelah dibeli Jiwasraya, lanjut Soesilo, merupakan bagian mekanisme pasar. Hal itu risiko bagi investor jika berinvestasi pada instrumen saham.

Soesilo juga membantah dugaan kongkalikong antara manajemen Jiwasraya dan Heru dalam penentuan harga saham sehingga Jiwasraya beli di harga tinggi. "Tidak ada penentuan harga saham, itu murni pasar. Kami juga mematuhi undang-undang pasar modal dan OJK," terangnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini