3 Alasan Utama 38.052 Pemohon SIKM Ditolak

Widi Agustian, Okezone · Rabu 03 Juni 2020 14:25 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 03 337 2223902 3-alasan-utama-38-052-pemohon-sikm-ditolak-KKm66J2Jp4.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak 38.052 pemohon surat izin keluar masuk (SIKM). Jumlah ini sama dengan 76,9% dari jumlah pengajuan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

“Sebanyak 76,9% dari total permohonan atau 38.052 permohonan SIKM dinyatakan, Ditolak/Tidak Disetujui,” ujar Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2020).

Benni sangat menyayangkan masih banyaknya warga yang belum bijak dalam mengajukan perizinan SIKM. Pasalnya pihaknya kerap kali menemukan permohonan yang tidak memenuhi aspek substansi perizinan SIKM misalnya warga tersebut tidak sesuai ketentuan utama.

Pertama, tidak bekerja di 11 sektor diizinkan. Kedua, warga Bodetabek yang mengajukan SIKM di wilayah DKI Jakarta.

Ketiga, Benni memaparkan penolakan yang terjadi pada periode saat ini berbeda dengan periode sebelum atau sesudah Idul Fitri lalu, saat ini penolakan umumnya terjadi dikarenakan pemohon yang merupakan Pegawai instansi pemerintahan dan/atau karyawan perusahaan yang hendak melakukan perjalanan Keluar dan/atau Masuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas yang sah dan benar dari instansi maupun dari perusahaan tersebut.

“Tak jarang kami melakukan verifikasi ke Pimpinan Instansi Pemerintahan atau Pimpinan Perusahaan bahkan ke pimpinan wilayah, Lurah dan RT/RW, untuk memastikan perjalanan bepergian pemohon yang diajukan, telah diketahui dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Benni.

Benni menerangkan berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka penelitian administrasi dan teknis perizinan SIKM tersebut ternyata didapatkan bahwa Pimpinan instansi pemerintahan dan Pimpinan perusahaan tersebut tidak mengetahui perjalanan bepergian Keluar dan atau Masuk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan pemohon.

Oleh karena itu, pihaknya menolak permohonan SIKM tersebut.

Pemerintah telah tegas melarang kegiatan bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik sebagaimana Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Adapun yang perlu diluruskan adalah Himbauan terkait Pembatasan Perjalanan Orang adalah bukan hal yang baru dilakukan hanya karena perizinan SIKM ini, melainkan himbauan tersebut sudah diberlakukan sejak 9 April 2020 sebagaimana ketentuan yang sudah cukup jelas diatur dalam peraturan pelaksanaan PSBB di Wilayah DKI Jakarta, Pergub Nomor 33/2020,” ujar Benni.

(ahl)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini