DPR Harap Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 03 Juni 2020 06:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 03 337 2223600 dpr-harap-kasus-nurhadi-jadi-pintu-masuk-pemberantasan-mafia-peradilan-TNa8ypoPSF.jpg Nurhadi saat ditangkap Penyidik KPK (foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap Mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, dapat menjawab kerisauan publik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak tersangka yang buron atau belum tertangkap.

“Alhamdulillah, KPK bisa sedikit menjawab kerisauan publik terkait banyaknya tersangka KPK yang menjadi buron atau belum tertangkap. Dengan tertangkapnya buron KPK yaitu Nurhadi dan menantunya Rezky ini setidaknya akan membuka tabir penuntasan kasus ini,” ujar Didik kepada Okezone di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Nurhadi sebelumnya sempat buron dan masuk dalam daftar perncarian orang usai terlibar dalam kasus dugaan gratifikasi perrkara dengan total Rp 46 miliar di MA.

 Nurhadi

Menurut Didik, selama ini Nurhadi menjadi bagian dari bekerjanya sistem peradilan di Indonesia. Idealnya KPK bisa mendalami lebih lanjut lagi potensi munculnya praktek-praktek mafia peradilan khususnya di Mahkamah Agung.

KPK pun menurutnya harusnya mampu membuka dan memutus mata rantai praktek-praktek mafia peradilan yang terjadi selama ini.

“Jual beli keadilan yang melibatkan oknum pemegang kewenangan peradilan ini, bukan hanya menciderai keadilan publik, tapi bisa meluluhlantakkan sendi-sendi terwujudnya peradilan di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia,” jelas Didik.

Politisi Partai Demokrat ini pun berharap lembaga antirasuah tidak hanya menangkap tersangkanya dan berhenti di kasus Nurhadi, tetapi lebih dari itu rakyat berharap KPK bisa membongkar dan menghentikan praktek-praktek mafia peradilan khususnya di Mahkamah Agung yang dipersepsikan masyarakat selama ini, mengingat Mahkamah Agung garda terakhir pencari keadilan.

“Bagaimana mungkin keadilan bisa diwujudkan apabila Mahkamah Agung masih membiarkan perilaku korup tetap ada di lembaganya. Jadi tertangkapnya Nurhadi dan Menantunya bukan babak akhir, justru babak awal bagi KPK untuk menjawab kerisauan publik selama ini,” paparnya.

 

Disamping itu, Didik mengapresiasi langkah KPK yang bekerja dalam menangkap pelaku tidak membuat gaduh situasi. Apalagi langsung menangkap 2 buronon sekaligus secara bersamaan.

“Seperti yang dipesankan oleh Ketua KPK bahwa penegakan hukum tidak boleh gaduh dan hingar bingar, tentu saya mengapresiasi keberhasilan kerja KPK kali ini, dengan cara yang relatif silent bisa menangkap 2 buronan KPK sekaligus. Tentu KPK juga harus terus bekerja untuk meyakinkan masyarakat dengan menangkap buron-buron yang lain yang belum tertangkap,” tutupnya.

Sebelumnya, Nurhadi dan Rezky Herbiyono ditangkap oleh tim penyidik pimpinan Novel Baswedan, di salah satu rumah daerah Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2020, malam. Keduanya ditangkap setelah buron selama hampir empat bulan.

Selain itu, tim juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida, malam tadi. Tin Zuraida turut diamankan karena sempat mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Tim juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini