Disebut Larang Ojek Online Beroperasi, Kemendagri Beri Penjelasan

Muhamad Rizky, Okezone · Minggu 31 Mei 2020 12:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 31 337 2222349 disebut-larang-ojek-online-beroperasi-kemendagri-beri-penjelasan-CUAjbsTR0U.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri sekaligus Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri, Bahtiar memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melarang operasional ojek, baik online atau konvensional saat masa pandemi Covid-19.

Hal itu terkait Keputusan Mendagri (Kepmen) Nomor 440-830 Tahun 2020, tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Bahtiar menjelaskan, dalam Kepmen tersebut ada panduan bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyongsong new normal atau keadaan normal baru.

Salah satunya adalah soal penggunaan transportasi umum. Namun kata dia, dalam Kepmen tersebut, tidak ada larangan terhadap ojek untuk beroperasi. Hanya imbauan untuk berhati-hati agar mencegah kemungkinan terpapar virus.

"Protokol tersebut sifatnya berupa imbauan untuk kehati-hatian bagi ASN di lingkungan Kemendagri, dan Pemda dalam menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, dalam mengunakan transportasi umum khususnya ojek baik ojek online maupun konvensional dengan menggunakan helm bersama," kata Bahtiar dalam keterangan resminya kepada Okezone, Minggu (31/5/2020).

 ojek online

Kata Bahtiar, lingkup pengaturan dalam Kepmen tersebut sebenarnya hanya untuk ASN Kemendagri dan Pemda yang selaras dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB. Menurutnya, Kemendagri tak mengatur operasional ojek online/ojek konvensional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

"Kepmendagri berlaku untuk ASN di jajaran Kemendagri dan Pemda. Solusi untuk point terkait ojek online/ojek konvensional tersebut ya ASN Kemendagri/Pemda membawa helm sendiri kalau mau naik ojek online/ojek konvensional, Jangan pakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek karena helm untuk penumpang adalah helm yang dipakai untuk penumpang lainnya sehingga rawan jadi media penularan," terangnya.

Jadi lanjutnya, dalam Kepmen ini penekanannya lebih kepada penggunaan helm bersama. Hal ini untuk kehati-hatian dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm bersama pada ojek baik itu ojek online atau ojek konvensional diperkirakan dapat menjadi sumber penyebaran Covid 19.

"Dalam Kepmen ini tidak ada ketentuan untuk melarang operasional ojol dan ojek konvensional," ungkapnya.

Untuk itu, sambung Bahtiar, karena terjadi kesalahan penafsiran maksud yang berbeda itu, Kemendagri segera melakukan revisi dan perbaikan.

"Untuk menghindari penafsiran yang berbeda akan segera dilakukan revisi dan perbaikan sebagaimana mestinya" tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini