KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos Cegah Korupsi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 29 Mei 2020 22:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 29 337 2221786 kpk-luncurkan-aplikasi-jaga-bansos-cegah-korupsi-nMGNi4ykAt.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi JAGA Bansos diluncurkan untuk mencegah terjadinya penyelewangan dana Bansos. Fitur JAGA Bansos ini masuk dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang bisa diunduh melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs.

“Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur JAGA Bansos ini, karena ini bisa jadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers daring melalui akun Youtube KPK, Jumat (29/5/2020).

Kta Firli, masyarakat bisa menggunakan fitur baru ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan sosial. Tak hanya itu, aplikasi JAGA Bansos juga menyediakan informasi tentang bansos.

"KPK berharap adanya fitur JAGA Bansos, bukan hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya, tetapi juga menjadi pengawasan bersama dalam pelaksanaan tugas pemerintah demi menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi," kata Firli.

 Gedung KPK

"KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Firli, penambahan fitur JAGA Bansos merupakan upaya tambahan yang dilakukan KPK untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan bansos terutama terkait penanganan pandemi corona atau Covid-19.

Dari mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan bansos yang merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sosial menjadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi dalam penanggulangan pandemi corona. Sebab, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan realokasi anggaran dalam jumlah yang sangat signifikan untuk JPS.

Di tingkat pusat dari alokasi anggaran Rp405 triliun, bansos merupakan bagian dari komponen JPS senilai Rp110 triliun. Sementara dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp67,32 triliun, tercatat 25 triliun akan diberikan dalam bentuk bansos kepada masyarakat.

Alokasi bansos lainnya bersumber dari Dana Desa yang mengalokasikan secara berjenjang yaitu 25% - 35% dari besaran dana desa atau senilai total Rp21 triliun.

Selama ini, pemerintah pusat telah memberikan bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Di tingkat daerah, pemberian bansos juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang bersumber dari realokasi APBD. Maka, saat ini setidaknya ada tujuh jenis bantuan yang ditujukan untuk masyarakat yang miskin dan rentan menjadi miskin karena pandemi.

Dalam pelaksanaannya, KPK menemukan bahwa penyaluran tujuh jenis bansos ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat di sejumlah daerah. Salah satu persoalan utama mengenai DTKS yang belum diperbaharui oleh pemda.

Selain itu, KPK menemukan pemahaman yang keliru tentang penerima manfaat bansos. Untuk itu, KPK menilai pentingnya mengedukasi masyarakat tentang jenis bansos, kriteria penerima bantuan, dan masyarakat tidak menerima semua jenis bansos.

"Rentannya penyimpangan dalam penyaluran bansos, mendorong KPK mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, KPK mendorong penggunaan sekaligus sebagai kesempatan untuk melakukan pemutakhiran DTKS oleh pemda melalui dinas sosial. Data tersebut kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data by name, by address penerima bantuan diyakini tidak fiktif ketika ada NIK. Saat ini, pemadanan 96 juta data DTKS sedang berjalan dengan sekira 70 Juta sudah padan atau sudah memiliki NIK.

"KPK juga meminta Kementerian/Lembaga/Pemda dan instansi lainnya agar transparan dan akuntabel dalam menyalurkan bantuan dengan membuka akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia. KPK juga mengimbau agar menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat," pungkasnya.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini